APBD Pematangsiantar 2027 Capai Rp995 Miliar, Ini Prioritas Belanja Wesly Silalahi
Wali Kota Pematangsiantar, Wesly Silalahi, saat menyampaikan pengantar nota keuangan RAPBD 2027. (foto: Abdi/Mistar)
Pematangsiantar, MISTAR.ID - Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar mengusulkan belanja daerah sebesar Rp995,96 miliar dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027.
Hal itu disampaikan Wali Kota Pematangsiantar, Wesly Silalahi, dalam rapat paripurna DPRD Kota Pematangsiantar dengan agenda penyampaian pengantar nota keuangan atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD 2027 di Gedung Harungguan DPRD, Senin (9/11/2026).
Dalam pemaparannya, Wesly menjelaskan bahwa penyusunan RAPBD 2027 berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Ia menyebutkan, sesuai Pasal 89 ayat (1), kepala daerah wajib menyusun rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
Selanjutnya, Pasal 91 ayat (1) mengatur bahwa kepala daerah menyampaikan rancangan KUA dan PPAS kepada DPRD paling lambat minggu kedua Juli untuk dibahas dan disepakati bersama.
Menindaklanjuti ketentuan tersebut, Pemko Pematangsiantar telah menerbitkan Keputusan Wali Kota Nomor 001/900.1.1.1/496/IX/2026 yang memuat struktur RAPBD 2027.
Berdasarkan dokumen tersebut, pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp971.963.461.907, sedangkan belanja daerah mencapai Rp995.963.461.907. Dengan demikian, RAPBD 2027 mengalami defisit sebesar Rp24 miliar.
Untuk menutup defisit tersebut, Pemko Pematangsiantar merencanakan penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp30 miliar dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp6 miliar.
Wesly menjelaskan, selisih kedua komponen pembiayaan tersebut menghasilkan pembiayaan netto sebesar Rp24 miliar. Jumlah itu digunakan untuk menutup seluruh defisit anggaran sehingga Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) tahun berkenaan diproyeksikan nol rupiah.
Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027, Wesly juga menyerahkan sejumlah dokumen pendukung kepada DPRD.
Dokumen tersebut meliputi Nota Keuangan APBD 2027, Buku Ranperda APBD 2027, serta Buku Rancangan Peraturan Wali Kota (Ranperwal) tentang Penjabaran APBD 2027.
Wesly menyatakan Pemko Pematangsiantar terbuka terhadap pandangan, kritik, dan saran dari anggota DPRD selama proses pembahasan anggaran. Masukan tersebut diharapkan menjadi bahan evaluasi untuk menyempurnakan rancangan APBD.
Ia berharap pembahasan bersama DPRD dapat berjalan lancar dan selesai tepat waktu. Dengan demikian, Perda APBD Tahun Anggaran 2027 dapat disahkan sebelum pergantian tahun dan mulai dilaksanakan pada Januari 2027. (*)