UMP Sumut: DPRD Sumatera Utara Dorong Kenaikan Upah Minimum 2027 Memperhatikan Inflasi Daerah
Anggota Komisi E DPRD Sumatera Utara, Dameria Pangaribuan. (Foto: Ari/Mistar)
Medan, MISTAR.ID (10/11/2026) - Anggota Komisi E DPRD Sumatera Utara (Sumut), Dameria Pangaribuan, mendorong Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) untuk meningkatkan Upah Minimum Provinsi (UMP) maupun Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dengan tetap mempertimbangkan laju inflasi dan kondisi perekonomian.
Menurutnya, hal itu penting untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pendapatan per kapita masyarakat sekaligus menjadi wujud peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya di tengah kondisi kebutuhan hidup yang terus meningkat.
Berdasarkan besaran UMP yang ditetapkan untuk tahun 2026, nilainya mencapai Rp3.228.971, sementara UMP untuk ibu kota Sumut, yakni Kota Medan, sebesar Rp4.335.198. Meskipun UMP nantinya dapat ditingkatkan, ia menilai pemerintah juga perlu memperhatikan tingkat kemampuan para pengusaha.
"Meningkatkan upah pekerja tentu merupakan hal yang memerlukan perhatian pemerintah. Namun, kita juga harus mempertimbangkan kondisi perusahaan. Kebijakan mengenai kenaikan upah jangan sampai justru membebani pemilik usaha atau berisiko terhadap keamanan kerja para pekerja," ujarnya kepada Mistar, Selasa (10/11/2026).
Politikus PDI Perjuangan itu menekankan pentingnya menyeimbangkan kesejahteraan pekerja dengan kemampuan perusahaan. Pasalnya, keseimbangan tersebut menjadi salah satu langkah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang baik.
Di sisi lain, Dameria mengusulkan agar Pemprovsu dapat merumuskan kebijakan upah secara bijak dan proporsional. Hal ini akan memastikan bahwa kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) maupun Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) selaras dengan pertumbuhan ekonomi daerah.
"Sehingga setiap kebijakan kenaikan upah harus memperhitungkan stabilitas ekonomi serta mengantisipasi potensi inflasi. Tujuannya adalah agar peningkatan penghasilan pekerja benar-benar dapat mendongkrak daya beli masyarakat dan tidak tergerus oleh lonjakan harga kebutuhan pokok," ucap Wakil Ketua Kebijakan Publik dan Reformasi Birokrasi PDIP Sumut itu.
Lebih jauh, Dameria berharap pemerintah, pemilik usaha, dan seluruh pemangku kepentingan dapat membangun komunikasi serta menemukan pendekatan terbaik dalam menentukan upah minimum.
"Harapan kami adalah kesejahteraan pekerja terus meningkat, perusahaan dapat terus berkembang, dan iklim ekonomi daerah tetap stabil. Kita harus memastikan tidak ada pihak yang dirugikan," kata Dameria. (hm27)