Gibran Buka Suara Soal Niat Mundur dari Wapres
Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka saat meninjau program Cek Kesehatan Gratis (CKG) di Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) Puskesmas Sigompul, Jumat (16/6/2025). (Foto: Iqbal/Mistar)
Jakarta, MISTAR.ID – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka angkat bicara mengenai niatnya mundur dari jabatan saat bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Presiden, Selasa (10/11/2026).
Gibran mengatakan dalam pertemuan keduanya, Presiden Prabowo Subianto memberikan saran agar ia tetap memperjuangkan persoalan tersebut melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
"Beliau [Presiden Prabowo Subianto] memberi saran dan masukan terkait dinamika saat ini, salah satunya agar saya tetap fight di PTUN, dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai S1 dan juga berkoordinasi dengan Dikdasmen untuk mengajukan PK di MA," kata Gibran di Kantor Wapres, Jakarta, dilansir dari CNN Indonesia.
Ia juga menghormati berbagai tanggapan masyarakat terkait polemik yang berkembang dan berharap persoalan tersebut tidak berlarut menjadi konflik politik.
"Saya menghormati seluruh apresiasi, kritik, dan saran dari masyarakat terkait dinamika saat ini. Saya tidak ingin dinamika menjadi polemik politik berkepanjangan," ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan Gibran telah menyampaikan niat mengundurkan diri kepada Prabowo dalam pertemuan yang berlangsung sekitar 2,5 jam di Istana Negara, Selasa (10/11/2026).
"Pertemuan berlangsung kurang lebih 2,5 jam. Di antara dalam pembicaraan itu memang Pak Wapres, bersama tentunya Pak Presiden, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang terkait putusan di MK dan MA," kata Prasetyo.
Namun, Prasetyo membantah Prabowo menolak niat pengunduran diri tersebut. Menurutnya, Presiden justru memberikan sejumlah masukan dan Gibran meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui proses hukum.
Isu pengunduran diri Gibran mencuat di tengah tekanan politik di parlemen. Sebanyak 50 anggota DPR yang mewakili enam fraksi telah mengajukan usul penggunaan hak menyatakan pendapat (HMP) untuk menindaklanjuti polemik ijazah Gibran.
Polemik tersebut berkaitan dengan putusan Mahkamah Agung (MA) mengenai surat keterangan penyetaraan ijazah SMA milik Gibran yang digunakan sebagai salah satu syarat pendaftaran Pilpres 2024. Dalam putusannya, MA menyatakan surat keterangan tersebut tidak sah. (cnn)