Gibran Ingin Buktikan Keabsahan Ijazah SMA, Yusril Sebut Jalur Hukum Sudah Tertutup
Foto kolase Gibran dan Yusril. Keduanya berbeda pandangan soal proses PTUN (Foto: Istimewa/Mistar)
Jakarta, MISTAR.ID - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka masih berupaya membuktikan keabsahan surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan SMA miliknya. Namun, langkah tersebut dinilai sulit karena Mahkamah Agung (MA) telah mengeluarkan putusan final terkait polemik dokumen pendidikan tersebut.
Gibran mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto menyarankannya untuk tetap memperjuangkan persoalan tersebut melalui sidang Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Ia juga diminta menyiapkan dokumen riwayat pendidikan mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi sebagai bahan pembuktian.
Selain itu, Gibran menyebut adanya arahan untuk berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) terkait kemungkinan pengajuan peninjauan kembali (PK) ke MA.
Namun, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menilai upaya hukum tersebut sudah tidak memiliki ruang.
Menurut Yusril, putusan MA bersifat final dan tidak tersedia lagi langkah hukum lanjutan bagi Gibran. Pasalnya, Gibran tidak berkedudukan sebagai tergugat intervensi dalam perkara tersebut.
MA sebelumnya mengabulkan gugatan Subhan Palal melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026. Dalam putusan yang dibacakan pada 30 Oktober 2026 itu, MA menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA Gibran tidak sah dan memerintahkan Kemendikdasmen mencabut dokumen tersebut.
Pertimbangan MA menyebut dokumen pendidikan yang menjadi dasar penerbitan surat keterangan belum membuktikan bahwa Gibran telah menamatkan jenjang pendidikan setara SMA di luar negeri.
Yusril menegaskan, perkara yang sedang dipersoalkan di PTUN memiliki objek yang sama dengan perkara yang telah diputus MA. Karena itu, pembuktian melalui jalur tersebut dinilai tidak akan mengubah putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap.
Dengan kondisi tersebut, polemik keabsahan surat penyetaraan pendidikan Gibran kini menghadapi hambatan serius dari sisi hukum.