Perusahaan Raffi Ahmad Disorot ICW, Kantongi Kontrak Pemerintah Rp14,69 Miliar: Ini Kronologi dan Bisnis RANS

Pematangsiantar, MISTAR.ID (10/11/2026) — Nama Raffi Ahmad kembali menjadi sorotan publik. Kali ini bukan karena aktivitasnya di dunia hiburan, melainkan bisnisnya yang dikaitkan dengan kontrak pengadaan pemerintah senilai Rp14,69 miliar. Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkap perusahaan yang terafiliasi dengan Raffi Ahmad memperoleh delapan paket pengadaan jasa influencer dari dua kementerian sepanjang 2024–2026.

Temuan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai transparansi pengadaan, kewajaran harga jasa promosi, hingga potensi konflik kepentingan. Sorotan semakin menarik karena Raffi Ahmad juga menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni.

Lantas, bagaimana kronologi kontrak tersebut, apa tanggapan Raffi Ahmad, dan seperti apa gurita bisnis RANS yang dibangunnya bersama Nagita Slavina?

Kronologi Kontrak Perusahaan Raffi Ahmad Rp14,69 Miliar

Berdasarkan penelusuran ICW terhadap data pengadaan pemerintah pada portal INAPROC milik LKPP, PT Rans Animasi Indonesia tercatat memperoleh delapan paket pengadaan dari dua kementerian.

Pada 2024, lima paket pengadaan berasal dari satuan kerja Museum dan Cagar Budaya di lingkungan Kemendikbudristek. Pekerjaannya meliputi penayangan konten di YouTube RANS Entertainment, Instagram dan TikTok @raffinagita1717, serta jasa kehadiran Raffi Ahmad dalam kegiatan pemerintah.

Total nilai lima paket tersebut mencapai sekitar Rp3,9 miliar.

Selanjutnya, pada 2025, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tercatat mengadakan dua paket jasa influencer melalui perusahaan yang sama. Masing-masing bernilai sekitar Rp3,6 miliar atau total Rp7,2 miliar.

Pengadaan kembali berlanjut pada 2026. KKP tercatat mengalokasikan kontrak senilai Rp3,6 miliar untuk publikasi program Kampung Nelayan Merah Putih di Cemaga Utara, Natuna.

Jika diakumulasikan, delapan paket pengadaan tersebut mencapai Rp14.696.955.002 atau sekitar Rp14,69 miliar.

Mengapa ICW Mempermasalahkan Kontrak Tersebut?

ICW menyoroti sejumlah aspek tata kelola pengadaan, mulai dari urgensi penggunaan influencer hingga transparansi penetapan harga.

Salah satu persoalan yang dipertanyakan adalah penggunaan anggaran miliaran rupiah untuk jasa promosi melalui figur publik, sementara pemerintah juga mendorong efisiensi belanja negara.

ICW turut menyoroti spesifikasi pengadaan yang mencantumkan akun media sosial tertentu. Kondisi tersebut dinilai berpotensi membatasi persaingan penyedia jasa apabila tidak disertai alasan teknis yang dapat dipertanggungjawabkan.

Selain itu, kewajaran harga, metode penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), serta ukuran keberhasilan pekerjaan juga menjadi perhatian.

ICW mendorong keterbukaan dokumen pengadaan, termasuk kerangka acuan kerja, kontrak, bukti pembayaran, dan laporan hasil pekerjaan.

Namun, penting dicatat bahwa sorotan ICW bukanlah putusan hukum. Nilai kontrak yang besar maupun dugaan persoalan tata kelola tidak otomatis membuktikan adanya korupsi atau kerugian keuangan negara.

Bagaimana Respons Raffi Ahmad?

Hingga 10 November 2026, belum ditemukan tanggapan resmi Raffi Ahmad mengenai temuan ICW tersebut.

Media Tirto melaporkan telah berupaya meminta konfirmasi kepada Raffi Ahmad dan manajer pribadinya, Prio Bagja Anugrah. Namun, hingga laporan tersebut diterbitkan, belum ada jawaban yang diperoleh.

Karena itu, penjelasan Raffi Ahmad, manajemen RANS, dan kementerian terkait masih diperlukan, terutama mengenai proses pengadaan, hubungan kepemilikan perusahaan, serta pelaksanaan kontrak.

Mengenal Perusahaan dan Gurita Bisnis RANS

PT Rans Animasi Indonesia merupakan bagian dari ekosistem bisnis RANS yang dibangun Raffi Ahmad bersama Nagita Slavina.

Bisnis tersebut bermula dari produksi konten digital dan kanal YouTube keluarga pada 2015. Popularitas RANS kemudian berkembang menjadi berbagai lini usaha di bidang hiburan, animasi, musik, olahraga, kuliner, hingga gaya hidup.

Dalam temuannya, ICW menyebut PT Rans Entertainment Indonesia menguasai 99,1 persen saham PT Rans Animasi Indonesia. Raffi Ahmad disebut memiliki mayoritas saham pada perusahaan induk tersebut, serta 0,9 persen saham secara langsung di perusahaan animasi dan menjabat sebagai komisaris.

Ekosistem bisnis RANS juga dikenal melalui sejumlah lini usaha, seperti RANS Entertainment, RANS Music, RANS Beauty, RANS Nusantara Hebat, RANS FC, dan RANS PIK Basketball.

Meski demikian, masing-masing lini usaha memiliki struktur dan status badan hukum yang perlu dibedakan. Tidak seluruhnya dapat dianggap sebagai satu perusahaan dengan kepemilikan yang sama.

Siapa Raffi Ahmad dan Bagaimana Rekam Jejaknya?

Raffi Farid Ahmad merupakan aktor, presenter, penyanyi, produser, sekaligus pengusaha Indonesia. Ia memulai karier di industri hiburan sejak usia muda dan kemudian membangun popularitas melalui televisi serta platform digital.

Bersama Nagita Slavina, Raffi mengembangkan RANS menjadi merek bisnis yang memanfaatkan popularitas figur publik, distribusi konten digital, dan kemitraan komersial.

Pada 22 Oktober 2024, Raffi dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni.

Perjalanan dari dunia hiburan menuju bisnis dan jabatan publik tersebut membuat aktivitas usahanya semakin menarik perhatian masyarakat, khususnya ketika perusahaan yang terafiliasi dengannya berhubungan dengan belanja pemerintah.

Mengapa Bisnis Artis Sering Menjadi Sorotan Publik?

Bisnis selebritas memiliki keunggulan berupa popularitas dan jangkauan audiens. Pengaruh tersebut dapat menjadi nilai ekonomi karena perusahaan maupun pemerintah dapat memanfaatkannya untuk menyampaikan pesan promosi kepada masyarakat.

Namun, ketika bisnis artis berhubungan dengan pengadaan pemerintah, pertanyaan mengenai kewajaran harga, persaingan penyedia, manfaat pekerjaan, dan transparansi menjadi semakin penting.

Terlebih jika pemilik usaha juga memegang jabatan publik, mekanisme pencegahan konflik kepentingan perlu mendapat perhatian.

Popularitas seseorang tidak otomatis membuat bisnisnya bermasalah. Perusahaan milik selebritas tetap memiliki hak mengikuti pengadaan sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku.

Persoalannya adalah apakah proses pengadaan dilakukan secara transparan, kompetitif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Transparansi Kontrak Pemerintah Menjadi Kunci

Sorotan ICW terhadap kontrak perusahaan Raffi Ahmad senilai Rp14,69 miliar menjadi pengingat bahwa penggunaan APBN harus selalu terbuka terhadap pengawasan publik.

Hal terpenting bukan sekadar siapa yang menerima kontrak, melainkan bagaimana proses pemilihan penyedia dilakukan, bagaimana harga ditentukan, serta apakah hasil pekerjaan sebanding dengan anggaran yang dibayarkan.

Publik juga perlu mendapatkan penjelasan mengenai potensi konflik kepentingan dan mekanisme pengendaliannya.

Pada akhirnya, popularitas boleh menjadi aset bisnis. Namun, ketika uang negara digunakan, transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas tetap menjadi prinsip utama yang tidak boleh diabaikan.

(tirto/katadata/idn/hm27)