PTUN Tolak Pencabutan Gugatan Suket Gibran, Sidang Tetap Berlanjut Besok

Jakarta, MISTAR.ID – Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta dijadwalkan melanjutkan sidang gugatan terkait surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada Kamis (12/11/2026).

Berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara PTUN Jakarta, agenda persidangan perkara Nomor 255/G/2026/PTUN.JKT tersebut adalah penyerahan tambahan bukti surat dari pihak penggugat dan tergugat.

Penggugat dalam perkara ini adalah PT Mercy Toga Kirana, sedangkan pihak tergugat yakni Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen.

PTUN Tolak Permohonan Pencabutan Gugatan

Hakim PTUN Jakarta, Febrina Permadi, memastikan persidangan tetap dilanjutkan meskipun sebelumnya pihak penggugat menyatakan akan mencabut gugatan dan meninggalkan ruang sidang.

Febrina menjelaskan, majelis hakim telah menolak permohonan pencabutan gugatan yang dibacakan pada 5 November 2026. Penolakan tersebut dilakukan karena pihak tergugat dan tergugat II intervensi menyatakan keberatan.

Dengan keputusan itu, agenda sidang pada Kamis tetap berjalan sesuai jadwal.

Gibran Mengaku Diminta Prabowo Tetap Berjuang di PTUN

Sebelumnya, Gibran menyatakan akan tetap menempuh proses hukum di PTUN terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA miliknya.

Gibran mengaku mendapat sejumlah saran dari Presiden Prabowo Subianto, termasuk menghadirkan dokumen pendidikan dari jenjang SD hingga S1 serta berkoordinasi dengan Kemendikdasmen untuk mengajukan peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung.

Pernyataan tersebut disampaikan Gibran pada Selasa (10/11/2026).

Bakom Pemerintah Bantah Prabowo Sarankan Gibran Melawan di PTUN

Pernyataan Gibran mendapat tanggapan berbeda dari Kepala Badan Komunikasi (Bakom) Pemerintah RI, Syahganda Nainggolan.

Syahganda membantah bahwa Prabowo menyarankan Gibran melanjutkan perlawanan hukum di PTUN. Ia merujuk pada pandangan Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra yang menyebut putusan MK dan MA terkait persoalan tersebut telah bersifat final.

Menurut Syahganda, pandangan Yusril mencerminkan sikap hukum pemerintah. Karena itu, ia menilai tidak mungkin Presiden menyarankan langkah yang bertentangan dengan pandangan tersebut.

Denny Indrayana Pertimbangkan Kembali Hadiri Sidang

Sementara itu, advokat Denny Indrayana dari tim hukum penggugat mengaku akan berdiskusi dengan pihak prinsipal mengenai langkah selanjutnya. Ia tidak menutup kemungkinan kembali menghadiri persidangan meskipun sebelumnya tim hukum menyatakan akan mencabut gugatan.

Denny sebelumnya mengkritik rencana Gibran untuk melanjutkan proses di PTUN. Ia menilai langkah tersebut perlu dicermati karena terdapat putusan MK dan MA yang berkaitan dengan persoalan surat penyetaraan pendidikan tersebut.

Denny juga menyebut tim hukum penggugat akan berkoordinasi dengan Subhan Palal selaku pemohon kasasi di MA untuk mendorong pelaksanaan putusan oleh Kemendikdasmen.

Ia merujuk Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang mengatur kewajiban badan dan/atau pejabat pemerintahan untuk mematuhi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Dengan demikian, sidang pada 12 November 2026 akan menjadi kelanjutan proses gugatan di PTUN Jakarta, meskipun sebelumnya penggugat telah menyampaikan rencana pencabutan perkara.