Polemik Ijazah Gibran, Anggota DPR dari Berbagai Fraksi Siapkan Usulan HMP

Jakarta, MISTAR.ID – Sejumlah anggota DPR dari berbagai fraksi bersiap menyerahkan usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Rabu (11/11/2026).

Anggota DPR Fraksi PKS, Mardani Ali Sera, mengatakan perwakilan fraksi akan mengumpulkan tanda tangan sebagai bentuk dukungan agar usulan HMP dapat diproses di DPR.

Menurut Mardani, dukungan tersebut terus bertambah dan berasal dari anggota berbagai fraksi. Ia menyebut jumlah tanda tangan yang terkumpul telah melampaui 50 orang, sementara syarat minimal pengusulan HMP adalah 25 anggota DPR.

“Hari ini siang akan ketemu lagi. Yang tanda tangan makin banyak. Saya PKS, ada dari partai lain,” kata Mardani di Kompleks Parlemen, Jakarta.

Anggota DPR dari Berbagai Fraksi Kumpulkan Tanda Tangan

Sejumlah anggota DPR yang mengusulkan HMP terlihat mendatangi Kompleks Parlemen Senayan pada Rabu sekitar pukul 13.15 WIB. Mereka berkumpul di Ruang Komisi VIII DPR sebelum melanjutkan pembahasan dengan pimpinan DPR.

Beberapa anggota yang terlihat di antaranya Ahmad Doli Kurnia Tanjung dari Golkar, Sarifuddin Sudding dari PAN, Benny K Harman dari Partai Demokrat, Mardani Ali Sera dan Yanuar Arif Wibowo dari PKS, serta Muhammad Khozin dari PKB.

Sehari sebelumnya, Mardani menyebut sudah ada sekitar 48 anggota DPR yang menandatangani usulan tersebut. Dari jumlah itu, 12 orang berasal dari PKS, sedangkan sisanya berasal dari sejumlah fraksi lain.

PKB dan Gerindra Beri Tanggapan

Ketua Kelompok Fraksi PKB DPR RI, Muhammad Khozin, mengatakan partainya masih mempertimbangkan penggunaan HMP. Menurut dia, persoalan ijazah Gibran berkaitan dengan kepastian hukum dan pertanggungjawaban konstitusional.

Sementara itu, Partai Gerindra menyatakan akan mencermati perkembangan usulan tersebut. Juru Bicara Gerindra, Kamrussamad, mengatakan partainya akan membahas persoalan itu melalui rapat internal, termasuk mencermati putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.

Ketua Fraksi PAN MPR RI, Sarifuddin Sudding, juga menegaskan pentingnya penegakan hukum dan prinsip bahwa seluruh warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum.

Syarat Penggunaan Hak Menyatakan Pendapat DPR

Hak Menyatakan Pendapat merupakan salah satu hak DPR yang diatur dalam Pasal 20A ayat (2) UUD 1945 serta Pasal 79 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 beserta perubahannya.

Dalam Pasal 79 ayat (4), HMP dapat digunakan untuk menyatakan pendapat atas kebijakan pemerintah atau kejadian luar biasa, termasuk dugaan pelanggaran hukum oleh presiden dan/atau wakil presiden maupun dugaan bahwa pejabat tersebut tidak lagi memenuhi syarat jabatannya.

Pengusulan HMP harus memenuhi ketentuan jumlah pengusul dan persetujuan dalam rapat paripurna. Untuk usulan terkait dugaan pelanggaran oleh presiden atau wakil presiden, proses selanjutnya juga berkaitan dengan mekanisme konstitusional melalui Mahkamah Konstitusi dan MPR.

Dengan demikian, pengumpulan tanda tangan anggota DPR merupakan tahap pengusulan, bukan keputusan bahwa Gibran telah melakukan pelanggaran atau akan diberhentikan dari jabatan wakil presiden.