Gibran Diminta Tegas soal Isu Pengunduran Diri, Sutrisno: Harus Lewat Mekanisme Konstitusi
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang diminta mudur lewat mekanisme konstitusi. (foto:tirto/mistar)
Medan, MISTAR.ID (11/11/2026) – Pernyataan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang disebut berniat mengundurkan diri dari jabatannya menuai sorotan. Wakil Ketua Bidang Komunikasi Politik PDI Perjuangan Sumatera Utara (Sumut), Sutrisno Pangaribuan, mendesak Gibran segera memberikan kejelasan kepada publik dan menindaklanjuti niat tersebut melalui mekanisme konstitusional apabila benar-benar ingin mundur.
Sutrisno menyoroti pernyataan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengenai niat Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk mengundurkan diri dari jabatannya, sebagaimana disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto.
Menurutnya, Gibran harus memberikan kejelasan kepada publik mengenai sikapnya serta masa depan statusnya sebagai Wakil Presiden. Ia menilai, niat untuk mengundurkan diri yang telah disampaikan tidak boleh hanya menjadi diskusi politik antara Presiden dan Wakil Presiden.
"Gibran harus menunjukkan sikap yang tegas dan bertanggung jawab. Jika ia memang telah menyatakan niat untuk mundur, maka langkah tersebut harus ditindaklanjuti melalui mekanisme konstitusional yang berlaku. Publik tidak boleh dibiarkan dalam ketidakpastian terkait status Wakil Presiden," ujarnya kepada wartawan, Rabu (11/11/2026).
Ia mendesak Gibran untuk secara resmi mengumumkan keputusannya untuk mundur melalui mekanisme konstitusional yang semestinya. Menurutnya, persoalan pengunduran diri seorang Wakil Presiden harus diselesaikan dalam kerangka hukum konstitusi, bukan sekadar dianggap sebagai komunikasi pribadi antara dua pejabat negara.
Ia menegaskan bahwa jika pengunduran diri tersebut terjadi dan mengakibatkan kekosongan jabatan Wakil Presiden, proses selanjutnya harus mengikuti ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.
Ketentuan tersebut mengatur bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) harus mengadakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden, paling lambat 60 hari setelah kekosongan jabatan terjadi. Di sisi lain, ia mengingatkan bahwa pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden tidak serta-merta menghapus persoalan hukum yang selama ini menjadi perhatian publik.
Proses pemeriksaan dan verifikasi dokumen terkait pencalonan Gibran, termasuk laporan-laporan yang telah disampaikan kepada lembaga-lembaga terkait, harus tetap ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
"Pengunduran diri tidak boleh ditafsirkan sebagai cara untuk menghindari pertanggungjawaban. Persoalan mengenai keabsahan dokumen yang disyaratkan untuk pencalonan harus tetap diselesaikan melalui jalur hukum. Semua pihak yang terlibat dalam proses pencalonan dan pemenuhan persyaratan juga harus dimintai pertanggungjawaban jika ditemukan adanya pelanggaran," tegasnya.
Ia mengatakan, kontroversi seputar pencalonan Gibran, mulai dari pemilihan Wali Kota Solo tahun 2020 hingga pemilihan presiden tahun 2024, memerlukan perhatian serius. Ia berpendapat bahwa evaluasi menyeluruh perlu dilakukan terhadap setiap tahapan verifikasi dan konfirmasi pencalonan, termasuk peran penyelenggara pemilu serta pihak berwenang lainnya yang bertanggung jawab memastikan seluruh persyaratan calon telah dipenuhi.
"Masalah ini tidak boleh berhenti begitu saja pada Gibran. Publik berhak mengetahui bagaimana keseluruhan proses pencalonan berlangsung dan siapa yang bertanggung jawab atas setiap keputusan yang diambil," ucapnya.
Diketahui, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan hal tersebut dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan. Ia mengonfirmasi bahwa telah terjadi pertemuan antara Presiden Prabowo dan Gibran pada Selasa pagi yang berlangsung selama kurang lebih 2,5 jam.
Dalam pertemuan tersebut, Gibran dikabarkan menyampaikan niatnya untuk mundur di tengah perkembangan hukum yang dinamis terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
Prasetyo menambahkan bahwa Presiden Prabowo tidak menolak niat tersebut. Sebaliknya, Presiden memberikan sejumlah nasihat, sementara Gibran meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen-dokumennya melalui proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). (hm27)