Kasus Penyadapan Prabowo Terbaru: 6 Saksi Minta Perlindungan, Ahrie Sonta Dipecat
Empat tersangka kasus penyadapan Presiden Prabowo (Foto: Kolase)
Jakarta, MISTAR.ID – Penanganan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto terus berkembang. Sejumlah saksi meminta perlindungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), sementara salah satu perwira tinggi Polri yang terseret perkara tersebut, Irjen Ahrie Sonta Nasution, dijatuhi sanksi pemecatan.
Ketua LPSK Achmadi mengungkapkan, enam orang telah mengajukan permohonan perlindungan sejak 6 November 2026. Saat ini, LPSK masih melakukan penelaahan dengan mempertimbangkan tingkat ancaman dan kondisi para saksi.
LPSK juga berkoordinasi dengan penyidik Bareskrim Polri untuk memastikan kebutuhan perlindungan selama proses hukum berlangsung.
Di sisi lain, tiga tersangka dalam perkara dugaan penyadapan tersebut, yakni Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, dan Irjen Eko Hadi Santoso, dilaporkan telah ditempatkan di Rumah Tahanan Mako Brimob.
Sementara itu, Irjen Slamet Uliandi belum menjalani penahanan karena masih menjalani pemulihan setelah mengalami stroke.
Kasus ini turut mendapat perhatian DPR RI. Ketua DPR Puan Maharani menyatakan komisi terkait akan meminta penjelasan mengenai dugaan penyadapan tersebut. DPR juga berencana memberikan masukan dan melakukan evaluasi agar kejadian serupa tidak terulang.
Puan menegaskan, proses hukum harus tetap dihormati dan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
Ahrie Sonta Dijatuhi Sanksi PTDH
Perkembangan lainnya, Irjen Ahrie Sonta Nasution dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota Polri melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP).
Selain pemecatan, majelis etik menyatakan tindakan Ahrie sebagai perbuatan tercela karena dinilai melanggar sejumlah ketentuan kode etik kepolisian.
Meski demikian, Ahrie menyatakan akan mengajukan banding atas putusan tersebut. Permohonan itu selanjutnya akan diperiksa melalui mekanisme sidang etik tingkat banding.
Dengan sejumlah perkembangan tersebut, penanganan kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo kini menjadi perhatian publik, mulai dari perlindungan saksi, proses hukum para tersangka, hingga sanksi etik terhadap anggota Polri yang terlibat.