Partai Republik Gagalkan Upaya Pemakzulan Pete Hegseth di DPR AS

Washington D.C., MISTAR.ID - Partai Republik di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Amerika Serikat (AS) menggagalkan upaya melanjutkan proses pemakzulan Menteri Pertahanan Pete Hegseth. Keputusan ini muncul setelah hasil pemilihan paruh waktu menunjukkan kekecewaan pemilih terhadap perang Iran yang turut dipelopori Hegseth.

Dilansir Associated Press, Rabu (11/11/2026), dalam pemungutan suara prosedural, Selasa (10/11/2026) waktu setempat, DPR menyetujui mosi untuk menyerahkan dakwaan pemakzulan kepada Komite Kehakiman yang dipimpin Partai Republik. Langkah tersebut secara efektif menghentikan upaya yang diprakarsai anggota DPR dari Partai Republik, Thomas Massie.

Usulan itu juga mendapat dukungan sejumlah anggota Partai Demokrat. Pemungutan suara tersebut menjadi ujian bagi para legislator untuk menentukan apakah mereka akan mengambil jarak dari pemerintahan Trump setelah partai penguasa mendapat pukulan dalam pemilu.

Hasil akhir menunjukkan 211 anggota DPR mendukung mosi tersebut, sedangkan 204 lainnya menolak. Massie menjadi satu-satunya legislator Partai Republik yang memberikan suara menentang.

Keputusan ini memungkinkan mayoritas di DPR memperlambat proses dan menghindari pemungutan suara langsung terhadap delapan pasal dakwaan. Tuduhan tersebut mencakup sejumlah persoalan, termasuk keterlibatan Hegseth dalam konflik Iran.

Menanggapi hasil tersebut, Presiden AS Donald Trump menyatakan bahwa upaya pemakzulan telah gagal.

"Upaya Partai Demokrat untuk memakzulkan Menteri Perang Pete Hegseth telah GAGAL total!" tulis Trump melalui media sosial. Ia juga menyebut Massie sebagai pecundang besar karena menjadi satu-satunya anggota Partai Republik yang tidak mendukung mosi tersebut.

Terlepas dari keputusan DPR, peluang pemakzulan melalui Senat AS dinilai sangat kecil. Proses tersebut membutuhkan dukungan dua pertiga anggota, sementara Partai Republik menguasai 53 dari 100 kursi.

Delapan Pasal Dakwaan

Resolusi yang diajukan Massie memuat delapan pasal dakwaan. Salah satunya menuduh Hegseth memulai perang ilegal terhadap Iran tanpa persetujuan Kongres.

Ia juga dituduh mengawasi serangan terhadap kapal-kapal yang diduga terlibat dalam perdagangan narkoba. Sejumlah pakar hukum menilai operasi tersebut sebagai tindakan pembunuhan di luar proses hukum.

Hegseth mengecam resolusi itu dengan menyebutnya sebagai bentuk sabotase dan lelucon. Trump bersama sejumlah pejabat senior pemerintahannya juga terus menyatakan dukungan terhadapnya.

Spekulasi mengenai posisi sang menteri dalam pemerintahan semakin berkembang di tengah hasil jajak pendapat yang menunjukkan sebagian pemilih menyalahkan konflik Iran atas kenaikan harga kebutuhan, termasuk bensin dan bahan makanan.

Situasi tersebut semakin menjadi sorotan setelah Partai Republik mengalami kekalahan besar dalam pemilihan paruh waktu.

"Apakah dia jujur mengenai perkembangan perang tersebut?" kata Senator Partai Republik Joni Ernst, yang akan mengakhiri masa jabatannya Selasa, merujuk kepada Hegseth, dikutip Aljazeera. (*)