"Penjualan ritel Indonesia hanya tumbuh 0,6 persen. Di tengah meningkatnya biaya hidup, masyarakat mulai mengerem belanja, menunda pembelian barang nonprimer, dan memprioritaskan kebutuhan pokok. Kelas menengah pun menghadapi tekanan yang semakin nyata."

Pematangsiantar, MISTAR.ID — Ekonomi Indonesia boleh tumbuh di atas 5 persen, tetapi kondisi tersebut belum sepenuhnya mencerminkan kemampuan belanja masyarakat. Di tengah tekanan biaya hidup, daya beli rumah tangga menunjukkan tanda-tanda pelemahan. Masyarakat semakin selektif mengeluarkan uang, mengurangi belanja sekunder, bahkan menunda pembelian barang yang sebelumnya menjadi bagian dari kebutuhan rutin.

Sinyal tersebut terlihat dari Survei Penjualan Eceran Bank Indonesia (BI). Pada September 2026, Indeks Penjualan Riil (IPR) hanya tumbuh 0,6 persen secara tahunan (year-on-year/yoy), melambat dibandingkan Agustus yang mencapai 1,3 persen. Secara bulanan, penjualan ritel bahkan terkoreksi 3,1 persen.

Perlambatan ini menjadi perhatian karena konsumsi rumah tangga merupakan salah satu penopang utama perekonomian nasional. Ketika masyarakat mulai mengerem belanja, dampaknya tidak hanya dirasakan pedagang, tetapi juga merambat ke UMKM, pusat perbelanjaan, industri ritel, hingga sektor ketenagakerjaan.

Belanja Masyarakat Berubah, Kebutuhan Pokok Jadi Prioritas

Tekanan daya beli tidak selalu terlihat dari berkurangnya jumlah pengunjung toko atau pusat perbelanjaan. Perubahan justru tampak dari isi keranjang belanja dan nilai transaksi konsumen.

Pengamatan pelaku industri ritel yang dikutip Katadata menunjukkan nilai belanja konsumen yang sebelumnya dapat mencapai Rp1,8 juta per kunjungan kini disebut turun menjadi sekitar Rp400.000–Rp500.000. Angka tersebut merupakan ilustrasi dari pengamatan industri, bukan rata-rata transaksi nasional.

Masyarakat tetap berbelanja, tetapi semakin mengutamakan kebutuhan pokok. Pembelian pakaian, elektronik, furnitur, hiburan, dan barang gaya hidup mulai diseleksi, dikurangi, atau ditunda hingga kondisi keuangan lebih memungkinkan.

Fenomena ini memperlihatkan pergeseran pola konsumsi dari belanja berdasarkan keinginan menuju pemenuhan kebutuhan utama. Diskon, promosi, dan harga terjangkau pun semakin menentukan keputusan pembelian.

Dengan kata lain, persoalannya bukan sekadar masyarakat berhenti berbelanja, melainkan semakin sempitnya ruang pengeluaran setelah kebutuhan wajib terpenuhi.

Kelas Menengah Makin Tertekan

Kondisi tersebut menjadi semakin penting ketika dikaitkan dengan perkembangan kelas menengah Indonesia.

Data Kementerian Keuangan berdasarkan pengolahan data BPS oleh Mandiri Institute menunjukkan jumlah penduduk kelas menengah turun dari 47,9 juta orang pada 2024 menjadi 46,7 juta orang pada 2025. Sebaliknya, kelompok aspiring middle class atau masyarakat yang berpotensi menuju kelas menengah meningkat dari 137,5 juta menjadi 142 juta orang.

Perubahan komposisi ini menunjukkan adanya tantangan dalam mempertahankan posisi ekonomi rumah tangga. Sebagian masyarakat yang sebelumnya berada di kelas menengah berpotensi mengalami penurunan kemampuan ekonomi ketika pendapatan tidak sebanding dengan kenaikan pengeluaran.

Kelompok ini umumnya memiliki pendapatan rutin, tetapi juga menanggung berbagai kewajiban, mulai dari cicilan rumah dan kendaraan, biaya pendidikan, transportasi, hingga kebutuhan kesehatan.

Akibatnya, kenaikan harga kebutuhan hidup atau berkurangnya pendapatan riil dapat langsung menggerus ruang belanja mereka. Secara kasatmata, mereka mungkin masih bekerja dan mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun, kemampuan menabung, berlibur, membeli barang tambahan, dan menghadapi pengeluaran tak terduga semakin terbatas.

Menariknya, kelas menengah menyumbang sekitar 53,88 persen terhadap konsumsi rumah tangga. Artinya, tekanan ekonomi yang dialami kelompok ini bukan hanya persoalan kesejahteraan individu, tetapi juga berpotensi memengaruhi permintaan domestik secara luas.

UMKM dan Mal Ikut Merasakan Dampaknya

Pelemahan konsumsi rumah tangga membawa efek berantai terhadap dunia usaha.

UMKM menjadi salah satu sektor yang rentan karena sangat bergantung pada transaksi harian. Ketika konsumen mengurangi frekuensi belanja atau menurunkan nilai pembelian, omzet pelaku usaha ikut tertekan. Produk fesyen, makanan siap saji, aksesori, dan barang gaya hidup berpotensi terkena dampak lebih besar ketika konsumen memprioritaskan kebutuhan pokok.

Tekanan serupa juga terlihat pada industri pusat perbelanjaan. Data yang dikutip Bisnis.com dari Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) menunjukkan okupansi mal kelas atas di Jabodetabek pada kuartal III 2026 berada di sekitar 90 persen, sedangkan mal kelas menengah bawah hanya sekitar 60 persen.

Perbedaan ini memperlihatkan bahwa tekanan konsumsi tidak dirasakan secara merata. Pusat perbelanjaan yang mengandalkan konsumen kelas menengah dan menengah bawah menghadapi tantangan lebih besar dalam mempertahankan tingkat hunian dan transaksi.

Sementara itu, perusahaan ritel dan produsen barang konsumsi harus menyesuaikan strategi penjualan melalui promosi, efisiensi distribusi, penyesuaian harga, hingga penyediaan produk yang lebih terjangkau.

Jika penurunan omzet berlangsung berkepanjangan, dampaknya dapat meluas menjadi pengurangan produksi, penundaan ekspansi, hingga berkurangnya kebutuhan tenaga kerja.

Ekonomi Tumbuh, tetapi Daya Beli Belum Tentu Menguat

Perlu dipahami bahwa perlambatan penjualan ritel tidak otomatis berarti konsumsi rumah tangga nasional mengalami kontraksi. Konsumsi rumah tangga masih mencatat pertumbuhan positif pada triwulan II 2026.

Namun, pertumbuhan secara agregat tidak menjamin seluruh kelompok masyarakat menikmati peningkatan kemampuan belanja yang sama.

Di sinilah persoalan daya beli menjadi lebih kompleks. Pertumbuhan ekonomi dapat tetap positif, sementara sebagian rumah tangga justru semakin kesulitan menyisihkan uang setelah membayar kebutuhan pokok dan kewajiban rutin.

Karena itu, pemerintah perlu memperhatikan bukan hanya angka pertumbuhan ekonomi, tetapi juga kualitas pendapatan masyarakat, stabilitas harga kebutuhan pokok, penciptaan lapangan kerja, dan perlindungan terhadap kelompok kelas menengah rentan.

Bantuan sosial tetap penting bagi masyarakat yang membutuhkan. Namun, penguatan daya beli juga memerlukan kebijakan yang memperluas kesempatan kerja produktif, meningkatkan pendapatan riil, serta menjaga agar biaya hidup tidak terus menggerus penghasilan rumah tangga.

Pada akhirnya, tantangan ekonomi Indonesia bukan sekadar mempertahankan pertumbuhan di atas 5 persen. Lebih dari itu, pertumbuhan harus mampu memperkuat kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan, menabung, dan menikmati hasil kerja mereka.

Sebab, ketika masyarakat masih bekerja dan berpenghasilan, tetapi semakin kehilangan ruang untuk berbelanja di luar kebutuhan pokok, persoalan daya beli tidak lagi sekadar urusan penjualan ritel. Ini menjadi sinyal penting tentang ketahanan ekonomi kelas menengah dan keberlanjutan konsumsi domestik.

(Antara/BankIndonesia/Kemenkeu/INDEF/Katadata/hm27)