Wakil Ketua Komisi VII DPR Dukung Penindakan Tegas Rokok Ilegal
Ketua Tim Panitia Kerja (Panja) Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Chusnunia Chalim memberikan keterangan resmi terkait hasil kunjungan kerja Panja RUU Kawasan Industri di Tangerang, Banten pada Rabu (26/8/2026). (Foto: Antara/Azmi Samsul M)
Jakarta, MISTAR.ID - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Chusnunia Chalim, mendukung langkah Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menindak tegas peredaran rokok ilegal. Upaya tersebut dinilai penting untuk menciptakan iklim usaha yang sehat dan menjaga keberlangsungan industri hasil tembakau.
Chusnunia mengatakan, maraknya peredaran rokok ilegal menyebabkan persaingan usaha di industri tembakau menjadi tidak sehat. Pasalnya, produsen rokok ilegal tidak menanggung kewajiban cukai seperti pelaku industri resmi.
Ia merujuk hasil survei rokok tercecer (littered pack survey) yang mencatat tingkat peredaran rokok ilegal di sejumlah kota besar di Indonesia mencapai 10,77 persen.
"Pelaku industri rokok legal yang telah membayar cukai dan berkontribusi maksimal tentunya merasa dirugikan dan tertekan oleh gempuran rokok ilegal yang tidak tersentuh beban yang sama," ujarnya dalam keterangan di Jakarta, Sabtu (14/11/2026).
Chusnunia juga mengapresiasi upaya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan bersama lembaga terkait dalam memberantas peredaran rokok ilegal sepanjang 2026.
Berdasarkan data hingga Oktober 2026, DJBC telah menyita sebanyak 1,7 miliar batang rokok ilegal. Jumlah tersebut meningkat sekitar 80 persen dibandingkan periode yang sama pada 2025.
Meski mendukung penindakan, Chusnunia menilai pemerintah juga perlu menyiapkan langkah pembinaan bagi produsen rokok ilegal agar dapat beralih menjadi pelaku usaha resmi.
"Selain penindakan, harus ada upaya konkret pemerintah untuk mendorong produsen atau pelaku usaha rokok ilegal diberikan pendampingan dan kemudahan akses perizinan agar dapat beralih menjadi usaha yang resmi," katanya.
Menurutnya, peredaran rokok ilegal tidak hanya merugikan industri rokok legal, tetapi juga berpotensi menekan produksi dan mengancam keberlangsungan tenaga kerja di sektor industri hasil tembakau.
Penurunan produksi tersebut dikhawatirkan berdampak pada pengurangan jam kerja hingga pemutusan hubungan kerja (PHK) bagi jutaan pekerja.
Selain itu, berkurangnya produksi pabrik rokok legal juga dapat menurunkan permintaan dan serapan tembakau serta cengkeh dari petani lokal.
"Kami mendesak pemerintah untuk menindak peredaran rokok ilegal. Negara harus hadir untuk menumbuhkan iklim usaha yang sehat," tegasnya. (hm25/antara)