Profil Sultan Baktiar Najamudin, Ketua DPD RI yang Diusulkan Masuk Bursa Cawapres Pengganti Gibran

Jakarta, MISTAR.ID – Nama Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Sultan Baktiar Najamudin, mencuat dalam bursa calon wakil presiden (cawapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka. Usulan tersebut disampaikan Wakil Ketua DPD RI, Tamsil Linrung, yang menilai Sultan memiliki pengalaman memperjuangkan kepentingan daerah.

Tamsil menyebut Presiden Prabowo Subianto membutuhkan pendamping yang dapat memberikan nilai tambah bagi kepemimpinannya. Menurutnya, pengalaman memperjuangkan aspirasi daerah dan penerimaan luas di masyarakat menjadi sejumlah pertimbangan penting.

Menanggapi namanya yang disebut masuk bursa, Sultan tidak menyampaikan ambisi untuk menjadi calon wakil presiden. Ia justru menegaskan DPD RI akan mendukung siapa pun yang nantinya diusulkan Presiden Prabowo.

Sultan menyatakan tugas DPD adalah menyukseskan proses transisi dan pengisian jabatan wakil presiden sesuai mekanisme ketatanegaraan. Ia juga berharap proses tersebut berlangsung damai sehingga pemerintah dan masyarakat dapat kembali berfokus pada pembangunan.

Profil dan Latar Belakang Sultan Baktiar Najamudin

Sultan Baktiar Najamudin merupakan politikus asal Bengkulu yang lahir di Anggut, Pino, Kabupaten Bengkulu Selatan, pada 11 Mei 1979.

Saat ini, ia menjabat sebagai Ketua DPD RI periode 2024–2029. Ia terpilih melalui Sidang Paripurna DPD RI pada 2 Oktober 2024, setelah sebelumnya menjadi Wakil Ketua III DPD RI periode 2019–2024.

Sebelum berkiprah di tingkat nasional, Sultan pernah menjabat sebagai Wakil Gubernur Bengkulu pada 2013–2015. Perjalanan kariernya mencakup bidang politik, organisasi, hingga kewirausahaan.

Riwayat Pendidikan

Sultan menempuh pendidikan dasar hingga menengah di Provinsi Bengkulu. Riwayat pendidikannya meliputi SD Negeri Gedung Agung Pino, SMP Negeri Ulu Talo, SMA Negeri 1 Manna, dan SMA Negeri 3 Manna.

Ia kemudian melanjutkan pendidikan tinggi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia hingga meraih gelar sarjana. Pendidikan magisternya ditempuh di Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama).

Dalam perjalanan hidupnya, Sultan pernah merantau ke Jakarta karena keterbatasan ekonomi. Ia bekerja sambil melanjutkan pendidikan hingga berhasil menempuh kuliah di Universitas Indonesia.

Perjalanan Karier Politik

Karier politik Sultan dimulai ketika ia terpilih sebagai anggota DPD RI yang mewakili Provinsi Bengkulu pada Pemilu 2009. Saat itu, usianya masih 30 tahun.

Pada 2013, Sultan mengundurkan diri dari keanggotaan DPD RI setelah dipercaya menjabat sebagai Wakil Gubernur Bengkulu mendampingi Gubernur Junaidi Hamsyah. Ia menjalankan jabatan tersebut hingga 2015.

Sultan kembali terpilih sebagai anggota DPD RI pada Pemilu 2019. Dalam periode 2019–2024, ia dipercaya menjadi Wakil Ketua III DPD RI.

Kariernya berlanjut setelah terpilih sebagai Ketua DPD RI periode 2024–2029. Dalam menjalankan tugasnya, ia didampingi tiga wakil ketua, yakni Ratu Hemas, Yorrys Raweyai, dan Tamsil Linrung.

Aktivitas Organisasi dan Dunia Usaha

Selain berkiprah di pemerintahan dan lembaga legislatif, Sultan aktif dalam sejumlah organisasi. Ia tercatat pernah terlibat dalam HIPMI Bengkulu pada 2011–2014, KONI Bengkulu pada 2011–2013, serta PARFI sejak 2006.

Ia juga pernah aktif di KADIN DKI pada 2003 dan Himpunan Mahasiswa FISIP Universitas Indonesia pada tahun yang sama.

Di bidang usaha, Sultan mengawali perjalanan dari pekerjaan sebagai montir dan pedagang kecil. Selanjutnya, ia terlibat dalam sejumlah sektor usaha, termasuk pertahanan, pertambangan, serta pengembangan UMKM melalui Smeshub Indonesia.

Sultan juga mendirikan Indonesian Democracy and Education (IDE), sebuah inisiatif yang berfokus pada pemberdayaan pemuda agar memiliki pemikiran kritis dan mampu bersaing secara global.

Fokus pada Pembangunan Daerah

Sebagai Ketua DPD RI, Sultan mendorong percepatan pembangunan daerah dan penguatan aspirasi masyarakat daerah dalam kebijakan nasional.

Sejumlah isu yang menjadi perhatiannya meliputi pemerataan pembangunan, perlindungan masyarakat adat, serta penguatan otonomi daerah.

Ia juga menggagas program UMKM Sultan untuk membantu memperkenalkan produk unggulan daerah ke pasar nasional maupun internasional. Selain itu, terdapat program Sultan Berbagi yang ditujukan untuk membantu masyarakat kecil melalui kegiatan sosial dan pemberdayaan.

Dalam gagasan kepemimpinannya, Sultan turut memperkenalkan konsep Green Democracy. Gagasan tersebut menekankan pentingnya demokrasi dan kepemimpinan yang mempertimbangkan kepentingan jangka panjang bangsa.

Penghargaan dan Doktor Kehormatan

Sepanjang kiprahnya, Sultan menerima sejumlah penghargaan dan tanda kehormatan. Pada 14 Agustus 2024, ia dianugerahi Bintang Mahaputera Nararya.

Pada 2025, Sultan juga menerima tanda kehormatan Bintang Republik Indonesia Utama. Selain itu, ia memperoleh penghargaan Outstanding Regional Inclusion Advocate dalam CNN Indonesia Awards 2025 atas perannya memperjuangkan kepentingan daerah.

Sultan juga menerima gelar doktor kehormatan atau Doctor Honoris Causa (Dr. H.C.) dari Korea Maritime and Ocean University di Korea Selatan.

Rekam Jejak Pemilu

Sultan tercatat tiga kali terpilih sebagai anggota DPD RI dari daerah pemilihan Bengkulu, yakni pada Pemilu 2009, 2019, dan 2024.

Pada Pemilu 2009, ia memperoleh 121.979 suara. Perolehan suaranya meningkat menjadi 191.499 pada Pemilu 2019, sedangkan pada Pemilu 2024 ia meraih 129.495 suara.

Di luar pemilihan legislatif, Sultan pernah mengikuti Pilkada Bengkulu 2015 sebagai calon gubernur berpasangan dengan Mujiono. Pasangan tersebut memperoleh 384.339 suara atau 42,63 persen, tetapi tidak berhasil memenangkan pemilihan.

Dengan pengalaman sebagai senator, Wakil Gubernur Bengkulu, dan Ketua DPD RI, Sultan menjadi salah satu tokoh yang namanya diperhitungkan dalam pembicaraan mengenai calon pengganti Gibran. Meski demikian, penyebutan namanya dalam bursa belum berarti ia telah ditetapkan sebagai kandidat resmi.