Ketua MPR: Cawapres Pengganti Gibran Tak Harus dari Partai Koalisi Prabowo

Jakarta, MISTAR.ID – Ketua MPR RI Ahmad Muzani menegaskan dua calon Wakil Presiden (Cawapres) yang akan diusulkan Presiden Prabowo Subianto untuk menggantikan Gibran Rakabuming Raka tidak harus berasal dari partai politik koalisi pendukung pemerintah.

Muzani menjelaskan, berdasarkan ketentuan yang berlaku, Presiden memiliki kewenangan mengusulkan dua nama tanpa batasan asal partai politik.

"Menurut Undang-Undang Dasar 1945 menyebut bahwa itu menyebutkan bahwa Presiden mengusulkan dua nama. Asalnya dari mana enggak disebutkan dalam penjelasan undang-undang," kata Muzani di kompleks parlemen, Jumat (13/11/2026), dilansir dari CNN Indonesia.

Sesuai mekanisme yang disiapkan, Prabowo akan menyampaikan dua nama tersebut kepada MPR paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna pemilihan Wapres. Sidang paripurna dijadwalkan berlangsung pada 2 Desember 2026.

Saat ini, terdapat empat partai yang tergabung dalam koalisi pengusung Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024, yakni Gerindra, Golkar, PAN, dan Demokrat.

Selain itu, ada tiga partai yang mendukung pemerintahan Prabowo, tetapi bukan bagian dari koalisi pengusung pada Pilpres 2024. Ketiganya adalah PKB, NasDem, dan PKS. Sementara PDIP menyatakan berada di luar pemerintahan.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menyatakan penentuan dua nama calon Wapres pengganti Gibran sepenuhnya menjadi kewenangan Prabowo.

Menurut Yusril, koalisi pendukung Prabowo terdiri dari sekitar 10 partai politik, baik yang memiliki kursi di parlemen maupun tidak. Presiden kemungkinan akan mengajak partai-partai tersebut berdiskusi, tetapi keputusan akhir tetap berada di tangannya.

"Jadi, itu sepenuhnya adalah kewenangan Presiden untuk menentukan dua calon wakil presiden itu dan sepenuhnya diserahkan kepada beliau. Mungkin beliau akan mengadakan rapat dengan partai-partai koalisi yang dahulu mencalonkan beliau dalam Pilpres 2024. Kalau tidak salah ada 10 partai pada waktu itu," kata Yusril dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (12/11/2026).

Adapun mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden diatur dalam Pasal 46 dan 47 UU MD3.

Pasal 46 ayat 2 menyebutkan bahwa Presiden harus mengusulkan dua calon Wapres beserta dokumen persyaratannya kepada pimpinan MPR paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna digelar.

Selanjutnya, Pasal 46 ayat 3 mengatur bahwa MPR akan memilih satu dari dua nama yang diajukan Presiden dalam sidang paripurna tersebut. (cnn)