Polemik Ijazah Gibran Berlanjut, PTUN Jakarta Gelar Sidang Hari Ini

Jakarta, MISTAR.ID – Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta kembali menggelar sidang lanjutan perkara gugatan surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan setara SMA milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Kamis (12/11/2026).

Sidang perkara Nomor 255/G/2026/PTUN.JKT tersebut dijadwalkan berlangsung pukul 10.00 WIB. Hakim PTUN Jakarta, Febrina Permadi, membenarkan agenda persidangan tersebut.

“Kamis sidangnya,” kata Febrina saat dihubungi Kompas.com, Selasa (10/11/2026).

Berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PTUN Jakarta, persidangan kali ini mengagendakan penyampaian replik penggugat secara elektronik serta penyerahan tambahan bukti surat dari pihak penggugat dan tergugat secara konvensional.

Gugatan Melibatkan Gibran sebagai Tergugat Intervensi

Perkara ini diajukan oleh PT Mercy Toga Kirana terhadap Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).

Dalam gugatan tersebut, Gibran Rakabuming Raka tercatat sebagai tergugat intervensi II.

Perkara mulai bergulir di PTUN Jakarta pada 27 Agustus 2026. Namun, dalam perjalanan persidangan, tim kuasa hukum penggugat sempat mengajukan permohonan pencabutan gugatan pada 29 Oktober 2026.

Guru Besar Hukum Tata Negara Denny Indrayana, yang tergabung dalam tim kuasa hukum PT Mercy Toga Kirana, menyebut terdapat dua pertimbangan utama di balik permohonan tersebut.

Pertama, terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang menurut tim penggugat tidak menemukan bukti Gibran memiliki ijazah setara SMA.

Menurut Denny, putusan MK tersebut membuat dasar keberadaan surat keterangan penyetaraan pendidikan yang disengketakan perlu dipertanyakan.

Kedua, tim penggugat tidak ingin proses persidangan di PTUN justru menimbulkan kesan melemahkan legitimasi putusan MK yang bersifat final dan mengikat.

Tergugat dan Gibran Keberatan Gugatan Dicabut

Meski penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan, PTUN Jakarta tidak dapat langsung menghentikan perkara tersebut.

Hakim Febrina Permadi menjelaskan, majelis hakim terlebih dahulu meminta tanggapan dari pihak tergugat dan tergugat intervensi II.

Dalam persidangan pada 29 Oktober 2026, Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen serta Gibran menyatakan keberatan terhadap pencabutan gugatan.

“Nah, di dalam persidangan tergugat dan tergugat II intervensi menyatakan keberatan,” jelas Febrina, Jumat (30/10/2026).

Ia menjelaskan, ketentuan pencabutan gugatan diatur dalam Pasal 76 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Berdasarkan aturan tersebut, penggugat dapat mencabut gugatan sebelum tergugat menyampaikan jawaban. Namun, apabila jawaban telah disampaikan, pencabutan hanya dapat dikabulkan dengan persetujuan tergugat.

Karena pihak tergugat dan Gibran menyatakan keberatan, majelis hakim memutuskan persidangan tetap dilanjutkan.

Sidang Berlanjut di Tengah Polemik Ijazah Gibran

Sidang lanjutan pada Kamis ini menjadi bagian dari proses pemeriksaan perkara yang masih berjalan di PTUN Jakarta.

Agenda replik dan penyerahan tambahan bukti surat akan menjadi tahapan penting bagi para pihak dalam menyampaikan argumentasi serta dokumen pendukung di persidangan.

Perkara ini juga menjadi perhatian publik karena berkaitan dengan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran yang sebelumnya menjadi objek sengketa di pengadilan.

Dengan berlanjutnya persidangan, majelis hakim masih akan memproses perkara sesuai ketentuan hukum acara peradilan tata usaha negara.