Gibran Dikabarkan Mundur dari Wapres, Begini Tahapan Pemilihan Pengganti Menurut UUD 1945

Jakarta, MISTAR.ID – Kabar pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dari jabatannya menjadi perhatian publik. Gibran disebut telah menyerahkan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto setelah muncul dinamika terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).

Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, membenarkan kabar tersebut saat dikonfirmasi pada Rabu (11/11/2026).

"Pokoknya benar," ujar Budi Arie.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Gibran telah bertemu Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa (10/11/2026).

Pertemuan yang berlangsung sekitar 2,5 jam tersebut membahas niat Gibran untuk mengundurkan diri di tengah perkembangan persoalan hukum terkait putusan MK dan MA.

"Pertemuan berlangsung kurang lebih 2,5 jam. Di dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden bersama Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, beliau menyatakan niat untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di MK maupun di MA," kata Prasetyo.

Lantas, bagaimana mekanisme konstitusional jika Gibran benar-benar mengundurkan diri? Siapa yang berhak menentukan penggantinya?

Tahapan Pengunduran Diri Gibran Sesuai UUD 1945

Pengunduran diri wakil presiden memiliki mekanisme berbeda dengan pemberhentian melalui pemakzulan atau impeachment.

Ketentuan mengenai kekosongan jabatan wakil presiden akibat pengunduran diri diatur dalam Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945.

Apabila Gibran resmi mengundurkan diri dan jabatan wakil presiden menjadi kosong, proses pengisian jabatan dilakukan melalui pemilihan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Berikut tahapan pengisian jabatan wakil presiden berdasarkan ketentuan konstitusi dan UU MD3:

1. Gibran menyampaikan pengunduran diri secara resmi sesuai mekanisme ketatanegaraan.
2. Jabatan wakil presiden mengalami kekosongan.
3. Presiden Prabowo mengusulkan dua nama calon wakil presiden kepada MPR.
4. Presiden menyerahkan kelengkapan persyaratan kedua calon paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna MPR.
5. Kedua calon menyampaikan pernyataan kesiapan untuk mengikuti pencalonan dalam sidang paripurna.
6. MPR menggelar sidang paripurna untuk memilih satu dari dua calon yang diajukan presiden.
7. Calon yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai wakil presiden terpilih.
8. Jika perolehan suara kedua calon sama, pemilihan diulang satu kali.
9. Apabila hasil pemilihan ulang tetap sama, presiden memilih salah satu calon.
10. MPR melantik wakil presiden terpilih.

Berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945, MPR wajib menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden paling lambat 60 hari setelah terjadi kekosongan jabatan.

Prabowo Wajib Usulkan Dua Nama Calon Wapres

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, turut menjelaskan mekanisme konstitusional apabila Gibran mengundurkan diri.

Menurut Yusril, apabila pengunduran diri tersebut diproses sesuai ketentuan, MPR akan menyampaikan pemberitahuan kepada Presiden Prabowo mengenai adanya kekosongan jabatan wakil presiden.

Gibran juga perlu menyampaikan pernyataan pengunduran diri secara tertulis kepada MPR.

"Jadi kalau misalnya (presiden) tidak menolak (permohonan mundur dari wapres) kan nanti harus ada pernyataan tertulislah dari Pak Wakil Presiden yang ditujukan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dan mekanismenya nanti bisa ada MPR juga bersidang menyatakan bahwa memang ada kevakuman wakil presiden karena ada surat berhentinya," kata Yusril di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Setelah kekosongan jabatan dinyatakan, MPR akan meminta Presiden Prabowo mengajukan dua nama calon pengganti Gibran beserta dokumen persyaratan pencalonan.

"Kalau misalnya Pak Wakil Presiden itu mengundurkan diri, berhenti begitu, memang MPR akan menyurati Pak Presiden untuk mengajukan dua calon Wakil Presiden yang baru disertai dengan berkas-berkas persyaratan pencalonannya," ujar Yusril.

MPR Punya Waktu 60 Hari untuk Memilih Wapres Baru

Yusril menjelaskan, setelah menerima usulan dua calon dari presiden, MPR akan menggelar pemilihan untuk menentukan wakil presiden pengganti.

Proses pemilihan tersebut harus dilaksanakan dalam batas waktu paling lambat 60 hari sesuai ketentuan konstitusi.

"MPR akan mengadakan pemilihan dalam waktu 60 hari sejak diterima surat dari Pak Presiden itu. Itu secara normatif konstitusionalnya seperti itu," jelas Yusril.

Dengan demikian, apabila pengunduran diri Gibran benar-benar resmi dan menyebabkan kekosongan jabatan, proses penentuan penggantinya tidak dilakukan melalui penunjukan langsung oleh presiden.

Prabowo harus mengajukan dua kandidat, sedangkan MPR memiliki kewenangan memilih satu nama untuk mengisi jabatan wakil presiden hingga akhir masa jabatan sesuai ketentuan perundang-undangan.