Kemenhaj Jelaskan Skema Rekening Penampungan Dana Umrah

Jakarta, MISTAR.ID – Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) RI menjelaskan rencana penerapan rekening penampungan (escrow account) untuk dana perjalanan umrah.

Kebijakan ini disiapkan guna melindungi uang calon jemaah sekaligus mencegah penipuan yang dilakukan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU).

Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Puji Raharjo, mengatakan selama ini dana setoran jemaah sepenuhnya dikuasai pihak travel tanpa mekanisme perlindungan yang memadai.

"Selama ini, jemaah umrah menyetor biaya umrah ke PPIU. Semua biaya yang disetorkan di bawah penguasaan penuh PPIU. Kami melihat, tidak ada perlindungan terhadap dana yang disetorkan," kata Puji, Rabu (11/11/2026), dilansir dari detikcom.

Menurutnya, kebebasan travel menggunakan dana tersebut membuka peluang penyalahgunaan hingga penipuan. Uang jemaah bahkan dapat digunakan untuk membiayai kebutuhan di luar operasional umrah.

"PPIU dengan bebas menggunakan dana tersebut untuk apa saja. Di sinilah potensi fraud dapat terjadi. Biaya yang disetorkan digunakan untuk non-operasional umrah, membayar layanan jemaah yang daftar sebelumnya, bahkan digunakan untuk investasi dan keperluan pribadi. Sehingga kami memandang perlunya pelindungan terhadap dana tersebut," jelasnya.

Puji menjelaskan, escrow account merupakan mekanisme penampungan dana yang lazim digunakan dalam transaksi bisnis untuk melindungi kepentingan pihak-pihak yang terlibat.

Melalui skema ini, calon jemaah tetap menyetorkan biaya umrah ke rekening PPIU di bank. Namun, dana tersebut dipisahkan dari rekening operasional travel dan hanya dapat dicairkan secara bertahap berdasarkan tahapan perjalanan.

Ketentuannya sebagai berikut:

1. 75 persen dana: Dicairkan ke rekening operasional PPIU setelah jemaah tiba di Arab Saudi.
2. 25 persen dana: Dicairkan setelah jemaah kembali ke Indonesia.

"Dengan skema ini, dana jemaah terlindungi, dapat dikembalikan jika jemaah tidak diberangkatkan, ditelantarkan di Arab Saudi, atau tiket kepulangannya tidak valid," papar Puji.

Ia menambahkan, kebijakan tersebut juga mewajibkan PPIU memiliki modal kerja yang cukup untuk membiayai operasional sebelum keberangkatan. Dengan demikian, travel tidak lagi bergantung sepenuhnya pada setoran calon jemaah untuk menjalankan usahanya.

Kemenhaj menilai langkah ini diperlukan untuk membangun industri perjalanan umrah yang lebih sehat dan melindungi konsumen.

AMPHURI Tolak Skema Pencairan Dana

Rencana penerapan escrow account dengan skema 75%-25% sebelumnya menuai penolakan dari asosiasi penyelenggara perjalanan umrah. Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (DPP AMPHURI) menilai penahanan dana hingga jemaah tiba di Arab Saudi dapat mengganggu operasional travel, terutama perusahaan berskala kecil dan menengah.

Sekretaris Jenderal DPP AMPHURI, H. A. Zaky Zakaria Anshary, mempertanyakan kemampuan perusahaan membayar tiket pesawat, hotel, dan transportasi di Arab Saudi jika dana jemaah belum dapat dicairkan sebelum keberangkatan.

"Dalam praktiknya, sebagian besar komponen perjalanan umrah harus dibayar jauh sebelum keberangkatan. Apabila seluruh dana jemaah ditahan, perusahaan harus menyediakan modal kerja yang sangat besar. Kami khawatir kebijakan tersebut justru meningkatkan biaya operasional, mengganggu arus kas perusahaan, dan pada akhirnya meningkatkan harga paket umrah," ujar Zaky.

Sebagai alternatif, AMPHURI mengusulkan agar dana dalam rekening penampungan dapat digunakan sebelum keberangkatan untuk membayar langsung maskapai dan penyedia hotel. Pembayaran tersebut harus didukung dokumen transaksi yang sah dan dapat diaudit.

AMPHURI juga mendorong penerapan pengawasan berbasis risiko (risk-based supervision) agar perlindungan dana jemaah tetap berjalan tanpa menghambat operasional perusahaan travel. (detik)