Kuota Pupuk Subsidi Untuk 2027 Sebanyak 9,85 Juta Ton
Pupuk subsidi. (Foto: Dok. Gayo Lues)
Jakarta, MISTAR.ID – Pemerintah telah menetapkan kuota pupuk subsidi untuk sektor pertanian pada 2027, yakni sebesar 9,55 juta ton. kemudian, sebanyak 300.000 ton juga akan disiapkan untuk sektor perikanan.
"Hasil rapat tinggal memutuskan saja untuk tahun 2027. Pak Mentan tadi menyebutkan volumenya sama dengan tahun lalu, yakni 9,55 juta ton, dan dari perikanan 300 ribu ton. Jadi totalnya 9,85 juta ton," kata Zulkifli Hasan (Zulhas) usai rapat koordinasi terbatas (Rakortas) di Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Pemerintah belum memastikan kemungkinan perubahan harga pupuk. Zulhas menyebut, kebijakan harga akan mengikuti perkembangan pasar internasional, khususnya kondisi yang memengaruhi biaya bahan baku.
Jika situasi global membaik dan harga komoditas turun, harga pupuk berpeluang ikut mengalami penurunan. Sebaliknya, gejolak pasar yang mendorong kenaikan biaya dapat berdampak pada harga pupuk.
"Ya, nanti harga itu disesuaikan. Kalau dunia cepat aman, harga bisa turun. Tapi kalau bergejolak dan bertambah, mungkin harganya juga bisa naik. Jadi, harga melihat perkembangan keadaan," ujarnya, dilansir dari CNBC Indonesia.
Menurut Zulhas, pemerintah telah berhasil memangkas harga pupuk bersubsidi sebesar 20%. Penghematan tersebut tidak terlepas dari perombakan sistem pengelolaan pupuk, yakni dari mekanisme cost plus menjadi mark to market.
Zulhas menjelaskan, sistem sebelumnya membuat keuntungan pengelola dihitung berdasarkan besarnya biaya produksi. Dengan pola tersebut, kenaikan ongkos produksi justru berpotensi memperbesar keuntungan yang diterima pengelola.
"Jadi semakin banyak ongkos, mahal, untungnya 10 persen. Rusak pabriknya, makin tinggi untungnya pengelola pupuk ini," ucapnya.
Sementara melalui mekanisme mark to market, pemerintah dapat mengatur pembelian dengan memanfaatkan ketersediaan anggaran lebih awal. Perubahan sistem ini disebut mampu menghasilkan efisiensi hingga 20%.
"Mark to market ya. Kan uangnya sudah ada. Jadi belanja dulu, itu bisa menghemat sampai 20%, hal luar biasa," katanya.
Selain mengubah mekanisme pengelolaan, pemerintah juga menyiapkan penambahan kapasitas produksi pupuk dalam negeri. Salah satunya melalui pembangunan pabrik pupuk baru di Sumatra Selatan yang ditargetkan selesai pada Januari 2027.
"Bangun pabrik baru, ini mau jadi nih tahun depan, Januari yang di Sumatra Selatan," ucapnya. (cnbc)