Ranperda Toba: DPRD dan Pemkab Toba Ajukan Lima Rancangan Peraturan Daerah

Toba, MISTAR.ID - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Toba menyampaikan lima Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dalam Rapat Paripurna pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Toba Tahun Anggaran 2027, Rabu (11/11/2026).

Dari lima Ranperda tersebut, dua merupakan inisiatif DPRD Toba, sedangkan tiga lainnya diajukan oleh pihak eksekutif atau Pemkab Toba. Dua Ranperda inisiatif DPRD yakni tentang Penyelenggaraan Tempat Pemakaman Umum serta Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Sementara tiga Ranperda usulan Pemkab Toba meliputi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Pengelolaan Barang Milik Daerah, serta Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Juru Bicara Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Toba, Bigman Butarbutar, mengatakan Ranperda tentang Penyelenggaraan Tempat Pemakaman Umum diperlukan karena pemakaman merupakan fasilitas dasar yang memiliki nilai penting dalam kehidupan bermasyarakat.

Menurutnya, tempat pemakaman umum harus dapat dimanfaatkan seluruh warga tanpa membedakan suku, agama, maupun golongan sebagai bentuk penghormatan terhadap martabat manusia serta nilai-nilai kemanusiaan, sosial, dan keagamaan.

"Tempat ini akan dijadikan tempat pemakaman umum bagi setiap warga yang meninggal sebagai bentuk pencerminan dan penghormatan martabat manusia dalam pelaksanaan nilai-nilai kemanusiaan, sosial dan keagamaan serta tidak membedakan suku, agama serta golongan," ujar Bigman.

Selanjutnya, Ranperda tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan dinilai penting untuk mendukung ketahanan pangan, membuka peluang kerja, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Regulasi tersebut juga diharapkan dapat menjamin ketersediaan produk pangan asal hewan yang aman, sehat, utuh, dan halal, sekaligus memperkuat pengendalian penyakit hewan.

Sementara itu, Bupati Toba, Effendi Napitupulu, menjelaskan bahwa Ranperda tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diperlukan untuk mengantisipasi alih fungsi lahan pertanian yang terus terjadi.

Menurutnya, penyusutan lahan pertanian dapat berdampak terhadap produksi pangan, ketahanan pangan daerah, lingkungan, serta kesejahteraan masyarakat yang menggantungkan hidup dari sektor pertanian.

"Sehingga akan berdampak menurunnya ketahanan pangan yang akan berpengaruh terhadap kedaulatan pangan serta mempunyai implikasi serius terhadap produksi pangan, lingkungan fisik dan kesejahteraan masyarakat petani yang menggantungkan kehidupannya pada lahan pertanian," ujar Effendi.

Untuk Ranperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Bupati menyebutkan regulasi tersebut diperlukan untuk memperbarui Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Pembaruan dilakukan guna menyempurnakan tata kelola aset daerah agar lebih optimal, efektif, dan efisien, sekaligus menyesuaikan perubahan nomenklatur Kabupaten Toba Samosir menjadi Kabupaten Toba.

Adapun Ranperda tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup disusun sebagai respons terhadap meningkatnya tekanan terhadap lingkungan akibat pembangunan, pemanfaatan sumber daya alam, pertumbuhan penduduk, perubahan penggunaan lahan, pencemaran, kerusakan lingkungan, hingga perubahan iklim.

Melalui lima Ranperda tersebut, DPRD dan Pemkab Toba diharapkan dapat memperkuat landasan hukum penyelenggaraan pemerintahan sekaligus menjawab berbagai kebutuhan pembangunan dan pelayanan masyarakat di Kabupaten Toba.