Puluhan Ribu Jiwa di Tanjung Mulia Medan Terancam Kehilangan Tempat Tinggal Akibat Rencana Eksekusi Lahan

Medan, MISTAR.ID (12/11/2026) – Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Sumatera Utara (KontraS Sumut) pasang badan untuk masyarakat Lingkungan 16, 17, dan 20, Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, dari ancaman eksekusi lahan dan bangunan.

Juru sita Pengadilan Negeri (PN) Medan, dibantu pihak Polres Pelabuhan Belawan, diketahui akan melakukan eksekusi lahan dan bangunan di tiga lingkungan tersebut yang luasnya kurang lebih 17 hektare pada hari ini, Kamis (12/11/2026).

Eksekusi berdasarkan Surat Ketua PN Medan Nomor 3754/PAN.01.PN.W2-U1/IK.2.4/VIII/2026 perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi Penertiban dan Penyerahan perkara Nomor 77/Pdt.Eks/2024/PN.Mdn juncto Nomor 269/Pdt.G/2011/PN.Mdn.

Staf Kampanye dan Opini Publik KontraS Sumut, Adhe Junaedy, mengatakan bahwa sebanyak 36.661 jiwa yang berada di objek eksekusi tersebut akan menjadi korban.

"Rencana penggusuran ini merupakan ancaman terhadap hak atas tempat tinggal, keberlangsungan hidup, dan kepastian hukum bagi masyarakat. Sedikitnya 36.661 jiwa yang bernaung di wilayah tersebut akan menjadi korban," ujarnya dalam keterangan pers yang diterima Mistar.

KontraS Sumut memandang persoalan yang terjadi di Tanjung Mulia tidak dapat dipandang semata-mata sebagai persoalan administratif kepemilikan tanah ataupun pelaksanaan putusan pengadilan.

"Di balik itu ada persoalan yang lebih besar, yakni ketimpangan penguasaan tanah, lemahnya perlindungan bagi masyarakat yang telah lama bermukim, serta adanya dugaan praktik mafia tanah yang harus diusut secara serius oleh negara," katanya.

Ia menyampaikan, sebanyak 9.927 kepala keluarga yang bermukim di lokasi tersebut terancam kehilangan tempat tinggal, ruang hidup, hingga sumber penghidupan akibat sengketa kepemilikan tanah yang sampai saat ini belum menemukan penyelesaian.

"Warga telah menempati kawasan tersebut secara turun-temurun sejak puluhan tahun lalu, bahkan sebelum Indonesia merdeka, tepatnya pada tahun 1942. Lebih jauh, masing-masing kepala keluarga saat ini telah memegang Surat Keterangan Tanah (SKT) dari lurah dan bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Dokumen tersebut membuktikan riwayat penguasaan tanah oleh masyarakat Tanjung Mulia," lanjutnya.

Adhe mengatakan, putusan pengadilan memang harus dihormati, tetapi pelaksanaan putusan tidak boleh mengabaikan hak-hak masyarakat dan dampak sosial. Wilayah tersebut juga merupakan kawasan sosial masyarakat yang padat penduduk, menjadi jalur lalu lintas industri, serta memiliki potensi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

"Dengan demikian, pelaksanaan eksekusi tidak boleh semata-mata mengedepankan prosedur formal, sementara dampak sosial dan kemanusiaan masyarakat diabaikan. Di atas kawasan tersebut berdiri rumah, rumah ibadah, panti asuhan, keluarga, tempat anak-anak tumbuh, aktivitas ekonomi, serta kehidupan sosial yang telah dibangun lintas generasi," sambungnya.

Menurut Adhe, menghilangkan ruang hidup mereka tanpa penyelesaian yang adil sama artinya dengan mempertaruhkan hak-hak dasar warga negara atas nama kepastian hukum yang dijalankan secara sempit.

"KontraS Sumut mendesak PN Medan agar menunda pelaksanaan eksekusi hari ini sampai ada kejelasan dan pemeriksaan menyeluruh terkait batas objek eksekusi, status penguasaan tanah, serta perlindungan hak-hak masyarakat yang tidak menjadi pihak dalam sengketa. Kementerian ATR/BPN dan Kantor Pertanahan Kota Medan diminta memeriksa secara transparan riwayat kepemilikan, penerbitan alas hak, peralihan hak, serta dokumen pertanahan yang berkaitan dengan sengketa lahan di wilayah Tanjung Mulia," ucapnya.

Selain itu, KontraS Sumut juga mendesak Polri mengusut secara profesional setiap dugaan praktik mafia tanah, pemalsuan dokumen, penyerobotan tanah, intimidasi, maupun kekerasan terhadap masyarakat dalam konflik agraria tersebut berdasarkan bukti dan ketentuan hukum yang berlaku.

"Pemerintah Kota (Pemko) Medan dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut jangan melepaskan tanggung jawabnya dalam melindungi masyarakat terdampak serta memfasilitasi penyelesaian konflik yang mengedepankan dialog, keadilan, dan penghormatan atas hak asasi manusia (HAM). Komnas HAM harus melakukan pemantauan dan penyelidikan atas potensi pelanggaran HAM dalam konflik agraria di Tanjung Mulia," tambah Adhe.

Pihaknya juga meminta aparat keamanan agar tidak menerapkan pendekatan represif dalam mengawal pelaksanaan eksekusi dan menjamin keselamatan masyarakat yang menyampaikan keberatan maupun mempertahankan haknya secara damai.

Adhe menjelaskan, konflik ini bermula saat muncul klaim yang diduga dilakukan Fakhruddin Parinduri berdasarkan transaksi jual beli yang disebut berasal dari warisan Kesultanan Deli. Namun, dalam prosesnya, jual beli tersebut tidak pernah diketahui maupun melibatkan masyarakat sama sekali.

Terlebih lagi, kata Adhe, keabsahan dokumen dan riwayat hak yang menjadi dasar kepemilikan tanah melalui transaksi jual beli itu juga tidak jelas sehingga diduga ada peran mafia tanah dalam sengketa tersebut.

Sementara itu, berdasarkan pantauan di lokasi, warga sudah mulai berkumpul dan menutup Jalan Almunium I yang menjadi objek eksekusi sebagai bentuk penolakan terhadap pelaksanaan eksekusi oleh juru sita PN Medan.

Warga juga memasang sejumlah spanduk dan poster penolakan eksekusi. Juru sita PN Medan rencananya akan melakukan eksekusi pada pukul 09.00 WIB. Saat ini, belum terlihat pihak PN Medan maupun kepolisian di lokasi eksekusi. (hm27)