Warga Tanjung Mulia Medan Gelar Aksi Tolak Ancaman Eksekusi Lahan Turun-Temurun

Medan, MISTAR.ID (11/11/2026) – Terancam menghadapi eksekusi lahan seluas 17 hektare pada Kamis (12/11/2026), puluhan warga Jalan Aluminium I, Lingkungan 16, 17, dan 20, Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Sumatera Utara, Rabu (11/11/2026).

Aksi tersebut dilatarbelakangi ancaman penggusuran terhadap tanah yang diklaim telah ditempati masyarakat secara turun-temurun sejak 1942.

“Pada 12 November 2026, eksekusi lahan direncanakan kembali dilakukan berdasarkan surat Pengadilan Negeri Medan tertanggal 29 Oktober 2026,” ujar Wahid, selaku koordinator massa aksi, kepada wartawan.

Ia mengungkapkan, tanah yang menjadi ruang hidup masyarakat selama puluhan tahun kini terancam dirampas melalui klaim kepemilikan yang riwayat dan keabsahan dokumennya masih dipertanyakan.

“Pada 17 Juli 2025, masyarakat Tanjung Mulia pernah menghadapi ancaman eksekusi serupa. Ancaman tersebut berhasil digagalkan melalui perjuangan dan perlawanan masyarakat,” katanya.

Namun, ia menyampaikan bahwa perjuangan tersebut juga diikuti kriminalisasi terhadap dua orang warga, Dede dan Winky, yang dituduh melakukan penganiayaan ketika berupaya mempertahankan ruang hidupnya.

“Pada 12 Agustus 2025, masyarakat kembali memperjuangkan haknya melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRD Sumatera Utara. Dalam pertemuan tersebut, DPRD Sumut berjanji membawa persoalan ini ke pemerintah pusat, tetapi hingga kini belum ada penyelesaian,” tuturnya.

Ia mengungkapkan, penguasaan tanah oleh masyarakat didukung surat keterangan dari Kelurahan Tanjung Mulia. Namun, hak dan keberlangsungan hidup masyarakat justru terancam.

Sementara itu, ia menerangkan bahwa janji DPRD Sumatera Utara untuk membawa persoalan tersebut ke pemerintah pusat sejak RDP pada 12 Agustus 2025 belum menghasilkan kejelasan.

“Penggusuran bukan sekadar persoalan tanah. Ini adalah persoalan hak atas tempat tinggal, keadilan, dan kepastian hukum bagi rakyat,” tegasnya.

Keterangan gambar: Beberapa perwakilan masyarakat Tanjung Mulia saat melakukan dialog terhadap Anggota Komisi DPRD Sumatera Utara di Ruang Badan Musyawarah. (Foto: Ari/Mistar)

Sementara itu, sejumlah perwakilan anggota Komisi A DPRD Sumut menemui massa aksi dan melakukan dialog di Ruang Badan Musyawarah. Dalam pertemuan tersebut, masyarakat menyampaikan adanya ancaman penggusuran yang akan dilakukan dalam waktu dekat.

Menyikapi hal itu, anggota Komisi A DPRD Sumut, Landen Marbun, menerima aspirasi tersebut dan memastikan pihaknya akan berupaya membantu menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakat.

“Kami berupaya melakukan komunikasi melalui pimpinan DPRD Sumut untuk meminta Kapolda Sumut menurunkan personelnya besok di lokasi masyarakat. Nantinya, kita juga akan membantu masyarakat untuk mendorong Pengadilan Negeri Medan menunda penggusuran,” ucapnya kepada wartawan.

Atas persoalan tersebut, masyarakat menyampaikan sejumlah tuntutan, di antaranya:

1. Membatalkan eksekusi lahan seluas 17 hektare milik masyarakat Lingkungan 16, 17, dan 20, Kelurahan Tanjung Mulia.

2. Mendesak DPRD Sumatera Utara agar berpihak dan memberikan perhatian serius terhadap persoalan masyarakat Tanjung Mulia.

3. Menghentikan keberpihakan aparat terhadap mafia tanah.

4. Mengusut tuntas oknum pemerintah setempat yang diduga terlibat dalam praktik mafia tanah.

5. Memberikan dan melindungi hak atas tanah masyarakat Tanjung Mulia sesuai prinsip keadilan agraria dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. (hm27)