Syarat Pengganti Gibran Terungkap, Sejumlah Nama Wapres Disebut Bisa Gugur

Jakarta, MISTAR.ID – Peluang sejumlah tokoh untuk menggantikan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden menjadi sorotan setelah Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menjelaskan persyaratan calon pengganti berdasarkan UU MD3.

Yusril menyatakan, calon Wakil Presiden pengganti harus berasal dari partai politik atau gabungan partai politik yang mengusung pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024.

Ketentuan tersebut membuat nama-nama yang berasal dari luar partai pengusung perlu dicermati kembali kelayakannya berdasarkan aturan yang berlaku.

"Menurut Undang-Undang MD3, calon itu harus berasal dari partai politik atau gabungan partai politik yang mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden pada waktu itu," kata Yusril di Kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (12/11/2026).

Meski demikian, kewenangan mengajukan dua nama calon Wakil Presiden sepenuhnya berada di tangan Presiden Prabowo Subianto.

Prabowo dapat berkonsultasi dengan partai-partai koalisi maupun pihak lain sebelum menentukan dua nama yang akan disampaikan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

"Presiden mempunyai kewenangan penuh untuk mengajukan dua orang calon. Tentu Presiden bisa berkonsultasi dengan partai-partai koalisi atau dengan siapa saja, tetapi kewenangan untuk mengajukan itu ada pada Presiden," ujar Yusril.

Ini Partai Pengusung Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024

Dalam Pilpres 2024, pasangan Prabowo-Gibran didukung sejumlah partai politik. Berdasarkan daftar dalam bahan pemberitaan, partai-partai tersebut meliputi:

1. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra).
2. Partai Golongan Karya (Golkar).
3. Partai Amanat Nasional (PAN).
4. Partai Demokrat.
5. Partai Bulan Bintang (PBB).
6. Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora).
7. Partai Garda Republik Indonesia (Garuda).
8. Partai Rakyat Adil Makmur (Prima).
9. Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Dengan persyaratan tersebut, calon pengganti Gibran harus memenuhi ketentuan mengenai asal partai pengusung sebagaimana dijelaskan Yusril. Namun, keputusan mengenai dua nama yang akan diajukan tetap menjadi kewenangan Presiden.

Presiden Punya Waktu 14 Hari Ajukan Dua Nama

Yusril menjelaskan, setelah menerima surat resmi dari MPR mengenai kekosongan jabatan Wakil Presiden, Presiden memiliki waktu paling lama 14 hari untuk mengajukan dua nama calon.

Selanjutnya, MPR akan memilih satu dari dua nama tersebut dalam waktu paling lama 60 hari sesuai ketentuan yang berlaku.

MPR diperkirakan membutuhkan sekitar tiga hari untuk mempersiapkan tahapan kelembagaan, termasuk mengirimkan surat kepada Presiden terkait pengajuan calon pengganti.

Pemerintah berharap seluruh proses pengisian jabatan Wakil Presiden dapat diselesaikan sebelum akhir Desember 2026.

"Diharapkan semua proses ini bisa diselesaikan sebelum akhir bulan Desember tahun 2026 sekarang ini," kata Yusril.

Ia juga menegaskan bahwa pemeriksaan persyaratan calon akan dilakukan secara cermat agar tidak menimbulkan persoalan hukum maupun administratif.

Prabowo Apresiasi Kontribusi Gibran

Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menyampaikan apresiasi atas kontribusi Gibran selama masa kampanye hingga menjalankan tugas sebagai Wakil Presiden.

Prabowo menyebut sejumlah capaian pemerintahan selama dua tahun terakhir tidak terlepas dari peran Gibran.

"Mulai dari masa kampanye untuk memperoleh mandat dari rakyat, dalam dua tahun pemerintahan kita banyak capaian yang berhasil kita wujudkan secara nyata untuk rakyat. Berbagai capaian tersebut tentu tidak terlepas dari peran dan kontribusi beliau," ujar Prabowo di Istana Merdeka, Kamis (12/11/2026).

Prabowo juga mengungkapkan bahwa dirinya pernah menugaskan Gibran untuk mengunjungi berbagai daerah, termasuk wilayah terpencil, guna memantau pelaksanaan program pemerintah.

"Sejak awal pemerintahan, saya meminta beliau untuk turun langsung ke daerah-daerah, termasuk daerah terpencil, untuk mengecek jalannya program-program pemerintah," tuturnya.

Dengan persyaratan yang disampaikan Yusril, pembahasan calon pengganti Gibran kini tidak hanya berkaitan dengan nama tokoh yang beredar, tetapi juga harus memperhatikan ketentuan mengenai partai pengusung pada Pilpres 2024.