Kasus Penyadapan Prabowo Meluas, Brigjen TK Kini Diperiksa Propam

Jakarta, MISTAR.ID – Mabes Polri mengungkap adanya seorang perwira tinggi berpangkat Brigadir Jenderal (Brigjen) berinisial TK yang diduga terkait kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden RI Prabowo Subianto. Perwira tersebut kini tengah menjalani pemeriksaan internal di Divisi Propam Polri.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Johnny Edison Isir membenarkan bahwa TK merupakan anggota Polri aktif dengan pangkat bintang satu. Namun, pihaknya belum mengungkap identitas lengkap maupun jabatan yang bersangkutan.

"Sekaligus kami tegaskan bahwa sosok berinisial TK yang disebut dalam perkara ini merupakan seorang perwira tinggi Polri berpangkat bintang satu atau Brigadir Jenderal Polisi (Brigjen Pol)," kata Johnny dalam keterangannya, Kamis (12/11/2026).

Johnny menjelaskan, TK sedang diperiksa oleh Biro Pertanggungjawaban Profesi (Wabprof) Divisi Propam Polri terkait dugaan pelanggaran profesi. Keterangan perwira tersebut juga didalami dalam penyidikan perkara dugaan penyadapan.

"Yang bersangkutan (TK) saat ini sedang menjalani pemeriksaan oleh Biro Wabprof Divisi Propam Polri. Keterangannya juga didalami dalam proses penyidikan untuk mengungkap secara utuh peran masing-masing pihak dalam perkara ini," ujarnya.

Diduga Diperintahkan Lakukan Surveilans

Dugaan keterlibatan Brigjen TK sebelumnya disampaikan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI, Kamis (12/11/2026).

Dalam pemaparannya, Suyudi menyebut mantan Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta diduga meneruskan perintah kepada operator untuk melakukan penyadapan tanpa permohonan penyidik. Hasil penyadapan itu disebut dilaporkan kepada pihak yang diduga memerintahkan.

Selain itu, Ahrie Sonta juga diduga memerintahkan Brigjen TK untuk melakukan pemantauan atau surveilans.

"AS, yang menjabat sebagai PLT Kabagmon pada 7 Oktober 2025 sampai dengan 1 Oktober 2026, diduga menerima perintah dari Jenderal LSP, kemudian meneruskan perintah kepada operator untuk melakukan penyadapan tanpa permohonan penyidik, kemudian melaporkan hasil penyadapan kepada LSP dan memerintahkan BJP TK untuk melakukan surveillance," ungkap Suyudi.

Empat Tersangka Telah Diungkap

Dalam perkara dugaan penyadapan periode 2025–2026 tersebut, polisi sebelumnya telah mengungkap empat tersangka, yakni:

1. Eks Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo (LSP).
2. Mantan Kadivkum Polri Irjen Pol Ahrie Sonta (AS).
3. Mantan Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Irjen Eko Hadi Santoso (EH).
4. Mantan Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi (SU).

Polri menyatakan pemeriksaan etik dan proses penyidikan pidana berjalan secara bersamaan. Langkah tersebut dilakukan untuk mengungkap fakta perkara serta peran masing-masing pihak yang diduga terlibat.

Komisi III DPR Minta Dugaan Makar Diusut

Dalam rapat kerja bersama Kapolri, sejumlah anggota Komisi III DPR meminta kepolisian mengungkap pihak yang berada di balik dugaan penyadapan serta tujuan penggunaan hasil pemantauan tersebut.

Komisi III juga meminta Polri menyelidiki dugaan tindak pidana makar yang berkaitan dengan perkara penyadapan.

Menanggapi hal tersebut, Suyudi menyampaikan bahwa kepolisian telah membuat laporan polisi baru sebagai langkah awal penyelidikan dugaan tindak pidana makar.

Hingga kini, Polri masih mendalami perkara tersebut, termasuk keterangan Brigjen TK untuk memperjelas dugaan keterlibatan setiap pihak.