Friday, November 13, 2026
HUKUM & PERISTIWA

Tiga Polisi di Dompu Dipecat Imbas Kasus Tahanan Hamil dalam Sel

Mistar.idJumat, 13 November 2026 pukul 10.33 WIB
tiga_polisi_di_dompu_dipecat_imbas_kasus_tahanan_hamil_dalam_sel

Ilustrasi tiga polisi dipecat (Foto: AI)

Dompu, MISTAR.ID – Polda Nusa Tenggara Barat (NTB) menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap tiga anggota polisi terkait kasus tahanan perempuan yang hamil saat berada di dalam sel Polsek Dompu.

Ketiga anggota tersebut adalah Kapolsek Dompu Ipda Sarbani, Kanit Reskrim Polsek Dompu Aiptu Taufikurahman, dan anggota Sat Tahti Polres Dompu Brigadir I Nyoman Adi Wijaya.

Kabid Humas Polda NTB Kombes Mohammad Kholid mengatakan, keputusan pemecatan terhadap ketiganya diambil melalui sidang Komisi Kode Etik Kepolisian (KKEP).

Kholid tidak merinci peran Taufikurahman dan I Nyoman Adi Wijaya dalam kasus tersebut. Namun, keduanya dinyatakan terbukti melanggar sejumlah ketentuan dalam sidang kode etik.

"Sesuai dengan pasal yang dilanggar," kata Kholid.

Dalam putusan etik, Brigadir I Nyoman Adi Wijaya dinyatakan melanggar Pasal 13 Ayat (1) PP Nomor 1 Tahun 2003 juncto sejumlah ketentuan dalam Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Polri.

Sementara itu, Aiptu Taufikurahman juga dinyatakan melanggar Pasal 13 Ayat (1) PP Nomor 1 Tahun 2003 serta beberapa ketentuan dalam Perpol Nomor 7 Tahun 2022.

Eks Kapolsek Dompu Lebih Dulu Dipecat

Sebelum dua anggota tersebut, mantan Kapolsek Dompu Ipda Sarbani lebih dahulu dijatuhi sanksi PTDH melalui sidang KKEP di Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) Polda NTB.

Sarbani terbukti melakukan persetubuhan terhadap tahanan perempuan berinisial DR. Peristiwa itu disebut terjadi sekitar Juli hingga Agustus 2026 di ruang Unit Reskrim Polsek Dompu.

Menurut keterangan yang disampaikan, Sarbani juga mengonsumsi minuman keras saat peristiwa tersebut berlangsung. Namun, modus yang digunakan hingga terjadi persetubuhan dengan DR tidak diungkapkan.

Dalam pemeriksaan, penyidik juga menemukan adanya rencana untuk menggugurkan kandungan DR.

"Terungkap pula adanya rencana untuk melakukan pengguguran kandungan terhadap tahanan wanita tersebut," ujar Kholid.

Atas perbuatannya, Sarbani dinyatakan melanggar sejumlah ketentuan dalam PP Nomor 1 Tahun 2003 dan Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Polri.

Tahanan Perempuan Merupakan Terdakwa Kasus Ekstasi

DR diketahui merupakan terdakwa dalam perkara penyalahgunaan narkoba jenis ekstasi atau inex. Saat berada di Polsek Dompu, perempuan tersebut berstatus sebagai tahanan titipan Kejaksaan Negeri (Kejari) Dompu.

Perkaranya kini telah memasuki tahap persidangan.

Kasus kehamilan tahanan perempuan tersebut mencuat setelah ramai diperbincangkan di media sosial. Setelah kasus terungkap, Sarbani langsung dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek Dompu.