Kapolri Ungkap Target Penyadapan Listyo Sigit dkk, dari Presiden hingga Gubernur dan Kapolda
Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto beberkan soal penyadapan saat RPD dengan Komisi III DPR (Foto: detikcom)
Jakarta, MISTAR.ID - Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengungkap daftar pihak yang diduga menjadi sasaran penyadapan dalam kasus yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah perwira Polri. Sasaran tersebut disebut mencakup Presiden Prabowo Subianto hingga pejabat daerah dan internal kepolisian.
Pemaparan itu disampaikan Suyudi dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
“Berdasarkan hasil penyidikan, sasaran penyadapan diduga mencakup berbagai kalangan, antara lain Presiden RI, lingkar Istana, kementerian dan lembaga, pejabat pemerintah, anggota DPR RI dan partai politik, tokoh politik,” kata Suyudi.
Selain itu, daftar sasaran yang disebut dalam pemaparan tersebut meliputi gubernur, kepala kepolisian daerah (kapolda), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kejaksaan, hingga personel internal Polri.
Suyudi juga menyebut organisasi kemasyarakatan (ormas), aktivis, dan mahasiswa masuk dalam daftar sasaran penyadapan yang sedang didalami penyidik.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa penyebutan berbagai pihak tersebut tidak berarti mereka terlibat dalam tindak pidana.
“Daftar sasaran tersebut merupakan bagian dari materi penyidikan dan tidak dapat dimaknai sebagai keterlibatan pihak-pihak tersebut dalam suatu tindak pidana,” ujarnya.
Empat Tersangka dalam Kasus Penyadapan
Dalam perkara ini, Polri menetapkan empat orang sebagai tersangka, yakni Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.
Kasus tersebut berkaitan dengan dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Rincian mengenai peran masing-masing tersangka dan bukti yang mendasari penetapan status hukum mereka menjadi bagian dari proses penyidikan.
Pemaparan Kapolri di hadapan Komisi III DPR RI memperlihatkan luasnya cakupan pihak yang disebut dalam materi penyidikan. Namun, status pihak-pihak yang masuk daftar sasaran harus dibedakan dari status tersangka maupun pihak yang terbukti melakukan tindak pidana.