Jepang Perketat Pengawasan Aktivitas Digital Anak, Orang Tua Wajib Mendampingi

Tokyo, MISTAR.ID - Pemerintah Jepang tengah menyiapkan aturan baru untuk memperkuat perlindungan anak dalam menggunakan media sosial dan berbagai layanan digital. Melalui kebijakan tersebut, orang tua dan wali diminta lebih aktif mengawasi aktivitas daring anak sesuai dengan tahapan usianya.

Rencana itu tertuang dalam rancangan pedoman yang disusun Badan Anak dan Keluarga Jepang. Aturan tersebut bertujuan menciptakan ruang digital yang lebih aman sekaligus mengurangi risiko paparan konten yang tidak sesuai bagi anak-anak.

Dalam rancangan tersebut, pemerintah mengelompokkan anak berusia di bawah 18 tahun ke dalam enam kategori usia. Setiap kelompok akan mendapatkan pendekatan pengawasan yang berbeda, dengan mempertimbangkan perkembangan fisik, mental, dan kemampuan mereka memahami dunia digital.

Untuk anak berusia hingga dua tahun, misalnya, orang tua diminta lebih mengutamakan interaksi secara langsung dibandingkan penggunaan perangkat elektronik.

Pada tahap perkembangan ini, keluarga juga dianjurkan mengendalikan paparan layar dengan memilih tayangan yang sesuai serta membatasi durasi penggunaan perangkat digital.

Memasuki usia 6-9 tahun, anak mulai diperkenalkan dengan teknologi digital, terutama untuk menunjang kegiatan belajar. Meski demikian, mereka juga perlu diberikan kesempatan untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan mengambil keputusan ketika menjelajahi internet.

Kebebasan tersebut tetap harus disertai pendampingan agar anak tidak mudah terpapar informasi maupun konten yang berisiko.

Pendekatan berbeda diterapkan kepada anak berusia 13-15 tahun. Pada rentang usia ini, mereka umumnya mulai aktif menggunakan media sosial dan berinteraksi dengan lingkungan yang lebih luas melalui internet.

Karena itu, orang tua dianjurkan tidak hanya berfokus pada pembatasan aktivitas daring. Mereka juga perlu menghargai privasi serta kemandirian anak, sembari tetap memberikan arahan mengenai penggunaan media sosial yang bertanggung jawab.

Pemerintah Jepang turut menekankan pentingnya keterlibatan sekolah dalam kebijakan tersebut. Lembaga pendidikan diharapkan memberikan pemahaman kepada siswa mengenai cara mengenali konten berbahaya, menjaga keamanan pribadi, serta menghadapi berbagai risiko di ruang digital.

Di sisi lain, perusahaan penyedia layanan digital juga didorong menyediakan fasilitas perlindungan yang mudah diakses anak. Fasilitas tersebut mencakup layanan pengaduan, konsultasi, hingga sarana untuk meminta bantuan ketika menghadapi masalah di internet.

Mengutip Japan Times, Badan Anak dan Keluarga Jepang berencana membawa rancangan pedoman tersebut ke pembahasan bersama panel ahli sebelum ditetapkan sebagai acuan resmi.

Melalui kebijakan ini, pemerintah berharap orang tua, sekolah, dan perusahaan teknologi dapat mengambil peran bersama dalam menciptakan lingkungan digital yang lebih aman bagi generasi muda.

Pengawasan penggunaan media sosial pun diharapkan tidak sekadar berupa pembatasan akses, tetapi juga membangun kemampuan anak dalam menggunakan teknologi secara sehat, bijak, dan sesuai kebutuhan.