Mahasiswi Pascasarjana Unila Laporkan Dugaan Pelecehan Seksual oleh Kaprodi ke Polisi

Bandar Lampung, MISTAR.ID – Seorang mahasiswi pascasarjana Universitas Lampung (Unila) melaporkan seorang oknum kepala program studi (kaprodi) berinisial RF ke Polda Lampung atas dugaan pelecehan seksual. Peristiwa itu disebut terjadi saat korban meminta tanda tangan dokumen hasil seminar tesis.

Kabid Humas Polda Lampung Kombes Pol Yuni Iswandari Yuyun membenarkan adanya laporan tersebut. Laporan diterima Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Lampung pada Senin (9/11/2026).

"Korban sudah membuat laporan polisi di Polda Lampung," kata Yuni, Selasa (10/11/2026).

Sebelum laporan dibuat, penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Ditreskrimum Polda Lampung telah mendatangi korban. Polisi juga berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) untuk memberikan pendampingan.

Langkah tersebut dilakukan guna memastikan korban memperoleh dukungan selama proses hukum berlangsung.

Dugaan Pelecehan Terjadi Saat Pengurusan Dokumen Tesis

Kasus ini sebelumnya menjadi perhatian setelah korban menceritakan pengalamannya melalui media sosial. Ia mengaku mengalami dugaan pelecehan seksual pada 5 Mei 2026.

Saat itu, korban menemui RF untuk meminta tanda tangan dokumen akademik setelah mengikuti seminar hasil tesis. Korban mengaku menerima sejumlah kontak fisik yang tidak diinginkan.

Menurut pengakuannya, tindakan tersebut juga terjadi ketika dirinya hendak meninggalkan ruangan.

PPKPT Unila Temukan Unsur Dugaan Kekerasan Seksual

Dugaan kasus tersebut sebelumnya telah ditangani Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (PPKPT) Unila.

Tim Advokasi PPKPT Unila, Sukarmin, menyampaikan bahwa tim telah memeriksa korban maupun dosen yang dilaporkan. Berdasarkan pemeriksaan internal, PPKPT menemukan unsur-unsur dugaan kekerasan seksual.

Hasil pemeriksaan kemudian disampaikan kepada pimpinan universitas dalam bentuk rekomendasi.

Meski demikian, Sukarmin menegaskan PPKPT tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan seseorang bersalah secara pidana. Penentuan perkara pidana tetap menjadi kewenangan aparat penegak hukum.