Friday, November 13, 2026
EKONOMI

Pengamat UINSU: Pembentukan KEK Baru Harus Prioritaskan Optimalisasi Kawasan Eksisting

Mistar.idJumat, 13 November 2026 pukul 09.35 WIB
pengamat_uinsu_pembentukan_kek_baru_harus_prioritaskan_optimalisasi_kawasan_eksisting

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei. (foto:dokumen seimangkeisez/mistar)

Medan, MISTAR.ID (13/11/2026) — Pengamat Ekonomi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU), Sunarji Harahap, menilai pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) baru harus dilakukan dengan bijak dan memprioritaskan optimalisasi kawasan yang sudah ada.

Menurut Sunarji, langkah ekspansi dan optimalisasi tidak perlu dipertentangkan, justru harus dijalankan secara berurutan. Pembentukan KEK baru relevan untuk mengakomodasi sektor spesifik yang belum terwadahi.

"Evaluasi kawasan eksisting justru tidak bisa mendatangkan investasi tanpa ditopang kesiapan infrastruktur dan efisiensi logistik," katanya, Jumat (13/11/2026).

Sunarji menekankan, KEK seharusnya bisa menciptakan efek ganda (multiplier effect) yang adil bagi masyarakat melalui integrasi tenaga kerja lokal, pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta infrastruktur wilayah ke dalam rantai pasok industri.

"Jika diabaikan, KEK bisa-bisa menjadi wilayah eksklusif yang hanya memberikan keuntungan kepada pemilik modal besar, tetapi tidak berdampak terhadap kesejahteraan daerah," ucapnya.

Oleh karena itu, KEK tidak hanya menjadi "nama di atas kertas" atau penetapan administratif tanpa aktivitas nyata. Pemerintah pusat, daerah, dan Badan Usaha Pembangun dan Pengelola (BUPP) diminta mengambil langkah konkret yang berorientasi pada daya tarik bisnis.

"Langkah lain perlu ditempuh melalui penguatan kapasitas dan komitmen BUPP agar tidak cuma menjadi spekulan lahan, tetapi juga menjamin kepastian infrastruktur dasar dan konektivitas logistik, sinkronisasi regulasi daerah terkait insentif pajak dan perizinan one-stop service, fokus hilirisasi yang terintegrasi dengan bahan baku lokal dan IKM/UMKM, serta pemasaran global secara aktif (direct acquisition) yang diikuti evaluasi tegas terhadap kinerja kawasan," ujarnya. (hm27)