Kabupaten Karo Terbanyak dalam Penindakan Rokok Ilegal oleh Bea Cukai Pematangsiantar

Pematangsiantar, MISTAR.ID - Peredaran barang kena cukai tanpa izin masih jadi masalah besar di wilayah kerja Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Pematangsiantar. Dari Januari sampai November 2026, penindakan rokok ilegal paling banyak terjadi di Kabupaten Karo.

Kepala Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan atau Humas Bea Cukai Pematangsiantar, Elieser Tarigan, mengatakan pengawasan di lapangan dilakukan di beberapa titik penting untuk membatasi ruang gerak para pelaku.

"Petugas kami biasanya melakukan operasi di toko, warung, grosir, juga di tempat penyimpanan seperti gudang dan rumah. Kadang, penindakan juga dilakukan pada kendaraan angkutan seperti truk dan mobil pribadi, dengan bantuan informasi intelijen yang sudah disiapkan," ujarnya, Rabu (11/11/2026).

Dari hasil pemeriksaan di lapangan, Bea Cukai menemukan dua pola utama peredaran rokok ilegal yang sering membuat negara kehilangan pendapatan.

Pertama, rokok polos tidak punya pita cukai. Barang-barang ini biasanya dibuat oleh industri rumahan yang sering pindah tempat supaya tidak terdeteksi. Sebagian barang juga masuk dari luar negeri lewat penyelundupan.

Kedua, rokok ilegal yang memakai pita cukai yang tidak sesuai aturan atau dipersonalisasi untuk tujuan lain. Elieser menambahkan, pasokan terbanyak untuk jenis salah peruntukan ini terpantau berasal dari Jawa Timur.

Setiap kali petugas menemukan barang bukti di lapangan, prosesnya tidak hanya sampai pada penyitaan. Semua langkah penindakan dijalankan secara profesional sesuai regulasi yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

Dalam praktiknya, pemerintah memakai prinsip ultimum remedium, yaitu hukum pidana jadi pilihan terakhir, dalam kerangka restorative justice. Pelaku pelanggaran biasanya mendapat sanksi administratif berupa denda tiga kali nilai cukai yang seharusnya dibayar ke negara.

Namun, upaya persuasif disertai sanksi administratif ini ada batasnya. Jika pelaku terbukti tidak mampu atau tidak membayar denda yang ditetapkan, proses hukum tetap berjalan tanpa kompromi.

"Sepanjang tahun 2026 ini, kami sudah meningkatkan satu kasus ke tahap penyidikan tindak pidana di bidang cukai," ucapnya.

Operasi berkesinambungan ini diharapkan mampu menekan angka peredaran rokok ilegal sekaligus melindungi masyarakat dari produk-produk yang tidak terstandarisasi.