Polda Sumut Ungkap Penyelundupan Enam Calon PMI Ilegal ke Malaysia

Medan, MISTAR.ID - Polda Sumatera Utara (Sumut) mengungkap kasus penyelundupan enam calon pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal yang hendak diberangkatkan ke Malaysia melalui jalur laut. Dalam pengungkapan tersebut, polisi menetapkan dua orang sebagai tersangka.

Direktur Reserse PPA dan PPO Polda Sumut, Kombes Pol Kristinatara, mengatakan pengungkapan kasus ini bermula dari laporan masyarakat yang diterima pada 4 November 2026 lalu.

Adapun keenam korban di antaranya, H, 40 tahun, warga Provinsi Aceh, yang sudah empat kali berangkat ke Malaysia sejak 2018 untuk bekerja sebagai buruh bangunan. Kemudian S, 31 tahun, warga Provinsi Aceh, yang sudah dua kali berangkat ke Malaysia sejak 2014 untuk bekerja sebagai buruh bangunan, bahkan paspor dan visa milik S masuk daftar hitam (blacklist).

Selanjutnya, JK, 31 tahun, warga Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), pernah bekerja di Malaysia satu kali sebagai buruh kebun sawit pada 2019 hingga 2021. Saat diamankan, JK hendak berangkat ke Malaysia untuk kedua kalinya.

Korban keempat, S, 31 tahun, warga Lombok Timur, Provinsi NTB, pernah bekerja di Malaysia satu kali sebagai buruh kebun sawit pada 2020. Saat diamankan, S juga hendak berangkat ke Malaysia untuk kedua kalinya.

Lalu, AH, 30 tahun, warga Lombok Timur, Provinsi NTB, sudah dua kali bekerja di Malaysia, yakni pada 2016 dan 2018 sebagai buruh bangunan. Terakhir, N, 43 tahun, warga Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, pernah bekerja di Malaysia satu kali sejak 2024 dan kembali pada September 2026.

Dari enam korban tersebut, polisi menetapkan dua orang sebagai tersangka. Keduanya yakni SB alias Pak H (57), warga Kota Tanjungbalai, yang berperan sebagai agen perekrut, penampung, sekaligus pemberangkat calon pekerja migran Indonesia (CPMI) melalui jalur tikus menggunakan kapal tongkang menuju Malaysia.

Tersangka kedua, MDT, 43 taun, warga Kota Tanjungbalai, berperan menjemput CPMI asal Aceh dari loket Bus Putra Pelangi, CPMI asal Medan di pintu gerbang Tol Bandar Selamat, serta CPMI asal Provinsi NTB di Bandara Internasional Kualanamu.

“Terhadap kedua tersangka ini, kita sangkakan Pasal 81 subsider Pasal 83 UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda Rp15 miliar,” ujar Kombes Kristinatara, Rabu (11/11/2026) di Polda Sumut.

Adapun modus operandi para pelaku dalam kasus ini adalah memberangkatkan calon PMI secara nonprosedural atau ilegal ke Malaysia melalui jalur laut dengan iming-iming gaji yang cukup fantastis. Dalam praktik tersebut, para pelaku juga meraup keuntungan hingga jutaan rupiah.

Kristinatara menjelaskan, tersangka SB alias Pak H berperan mengumpulkan enam calon PMI dari tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan NTB, untuk dipekerjakan sebagai buruh bangunan dan buruh kebun sawit di Malaysia.

Dari setiap calon pekerja, tersangka meminta uang untuk ongkos dan kebutuhan lainnya dengan jumlah bervariasi, mulai dari Rp3 juta hingga Rp4,5 juta. Secara keseluruhan, tersangka SB alias Pak H meraup keuntungan bersih Rp500 ribu dari setiap orang.

“Tersangka SB alias Pak H ini juga merupakan residivis kasus yang sama. Yang bersangkutan ditangkap Polres Tanjungbalai pada 2023 lalu,” terangnya.

Sementara itu, tersangka MDT disuruh SB untuk menjemput para calon PMI di Medan. CPMI asal Aceh dijemput di loket Bus Putra Pelangi, calon PMI asal Medan dijemput di pintu Tol Bandar Selamat, sedangkan calon PMI asal NTB dijemput dari Bandara Internasional Kualanamu, Medan.

Tersangka MDT sendiri mendapatkan upah sebesar Rp300 ribu per orang sebagai ongkos penjemputan setiap calon PMI ilegal. (hm25)