Pemkab Samosir Perketat Pengawasan Bangunan Tanpa PBG
Tim terpadu melakukan penyegelan ulang di bangunan usaha yang tetap beroperasi tanpa PBG. (f/Diskominfo Samosir)
Samosir, MISTAR.ID (11.11.2026) - Pemerintah Kabupaten Samosir melalui Tim Terpadu Pengawasan dan Pemeriksaan Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan memperketat pengawasan terhadap bangunan yang belum memiliki PBG atau Persetujuan Bangunan Gedung.
Tim terpadu kembali menyegel dua bangunan usaha di Kecamatan Pangururan dengan menempelkan stiker peringatan pada Rabu (11/11/2026). Kedua bangunan itu dinilai tetap melakukan kegiatan usaha, padahal sebelumnya sudah disegel karena belum menuntaskan proses perizinan.
Plt. Kepala Satpol PP Kabupaten Samosir, Rikardo Sidabutar, mengatakan penempelan ulang stiker tersebut merupakan tindak lanjut hasil rapat evaluasi pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan yang dilakukan tim terpadu.
"Berdasarkan kesepakatan kami dari tim, kami harapkan pemilik gedung dapat mematuhi peraturan yang berlaku. Hari ini operasionalnya kami hentikan," katanya.
Ia mengimbau pemilik bangunan agar menghormati keputusan pemerintah dengan tidak mencabut maupun memindahkan stiker penghentian operasional yang telah dipasang.
"Jika terjadi lagi pencabutan stiker, akan kami laporkan kepada pihak yang berwajib. Apabila tetap beroperasi tanpa izin PBG, tetap akan ditindak dan mengarah pada penutupan operasional secara permanen," tegasnya.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Samosir, Pilippi Simarmata, menekankan agar pemilik bangunan yang sedang mengurus perizinan menyampaikan perkembangan proses pengurusan secara berkala, termasuk kendala yang dihadapi.
Pilippi menjelaskan, dari empat bangunan usaha yang sebelumnya dilakukan penghentian operasional, dua bangunan, yakni bangunan hotel dan rumah makan, tetap beroperasi dan belum memenuhi regulasi sehingga ditertibkan kembali.
"Satu bangunan telah mematuhi imbauan pemerintah dan satu bangunan lainnya telah menuntaskan proses perizinan sehingga diperbolehkan kembali beroperasi," sebutnya.
Ia menegaskan Pemerintah Kabupaten Samosir akan tetap melakukan penindakan terhadap bangunan gedung yang belum memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). (hm02)