Bea Cukai Pematangsiantar Sita 869 Ribu Batang Rokok Ilegal Senilai Rp1,1 Miliar
Polres Pematangsiantar menyerahkan 4.800 bungkus rokok tanpa pita cukai merek Marbol beserta dua orang yang diduga sebagai pelaku ke Kantor Bea Cukai Pematangsiantar, Senin (3/8/2026). (Foto: Dok/Mistar)
Pematangsiantar, MISTAR.ID – Upaya pemberantasan peredaran rokok ilegal di wilayah kerja Bea Cukai Pematangsiantar terus dilakukan. Sejak Januari hingga 10 November 2026, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai (KPPBC) Pematangsiantar mencatat 78 kali penindakan langsung di lapangan.
Dari puluhan operasi tersebut, petugas menyita barang bukti sebanyak 869.000 batang rokok ilegal. Nilai barang yang berhasil dicegah peredarannya diperkirakan mencapai Rp1,1 miliar.
"Jumlah penindakan rokok ilegal naik dibandingkan periode yang sama tahun lalu," kata Elieser Tarigan dari Humas Bea Cukai Pematangsiantar kepada Mistar, Rabu (11/11/2026).
Elieser mengatakan, pelaku peredaran rokok ilegal kini semakin beragam dalam menyiasati petugas. Pelanggaran banyak ditemukan di warung, toko, dan grosir eceran yang diduga sengaja menyembunyikan rokok ilegal agar tidak terlihat di etalase.
Untuk menekan peredaran barang kena cukai ilegal, Bea Cukai Pematangsiantar tidak hanya melakukan penindakan, tetapi juga memperkuat upaya pencegahan. Kegiatan tersebut dilakukan melalui sosialisasi langsung kepada masyarakat, media cetak, siaran talkshow, hingga kampanye melalui konten media sosial.
Di lapangan, petugas juga rutin menggelar operasi gabungan bersama pemerintah daerah dengan memanfaatkan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT), selain melaksanakan operasi mandiri. Operasi mandiri tersebut menggunakan sandi atau callsign ASAP (Amankan Sumber Asal Penerimaan).
Meski telah melakukan puluhan penindakan, Elieser menyebut petugas masih menghadapi sejumlah kendala dalam menjalankan tugas di lapangan untuk tujuh daerah tugas, yakni Kota Pematangsiantar, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Toba, Kabupaten Samosir, Kabupaten Karo, Kabupaten Dairi, dan Kabupaten Pakpak Bharat.
Menurutnya, beberapa pemilik atau pihak yang diduga menjual rokok ilegal menolak pemeriksaan, menghalangi petugas, bahkan berupaya merusak barang bukti agar tidak dapat disita.
"Kami juga menghadapi keterbatasan SDM dan anggaran. Karena itu, kami harus menjalankan semua kegiatan operasi dengan memprioritaskan yang paling penting dan menerapkan manajemen risiko yang ketat," ujarnya.