Fraksi PKB DPRD Sumut Tekankan Pentingnya Perda Perlindungan Konsumen

Medan, MISTAR.ID - Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Sumatera Utara (Sumut) menegaskan pentingnya kehadiran peraturan daerah tentang perlindungan konsumen. Pasalnya, hingga saat ini masih banyak produk yang beredar tidak memenuhi standar mutu.

Hal itu disampaikan Ketua Fraksi PKB, Zeira Salim Ritonga, yang sekaligus bertindak sebagai juru bicara dalam rapat paripurna DPRD Sumut tentang pendapat fraksi terhadap pendapat gubernur terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen, Rabu (11/11/2026).

“Fraksi PKB memandang perlu adanya pengawasan terhadap peredaran barang dan jasa harus menjadi perhatian serius pemerintah Provinsi Sumut. Mengingat masih adanya potensi peredaran produk yang tidak memenuhi standar mutu, tidak memiliki jaminan keamanan, bahkan tidak layak untuk dikonsumsi atau digunakan oleh masyarakat,” ujarnya.

Disampaikannya perlu adanya pembentukan posko pengaduan dan layanan konsumen di Provinsi Sumut sebagai bentuk nyata kehadiran pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat.

“Posko ini diharapkan menjadi sarana bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, melaporkan kerugian, serta mendapatkan pendampingan apabila mengalami permasalahan dalam transaksi barang dan jasa,” katanya.

Wakil Ketua Komisi A DPRD Sumut itu menyatakan sependapat dan mendukung agar ketentuan mengenai pencantuman informasi label halal maupun nonhalal ditegaskan secara jelas dalam pasal atau ayat rancangan peraturan daerah tersebut.

“Hal tersebut merupakan bagian dari kewajiban pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar, jujur, transparan, dan mudah dipahami oleh konsumen, sehingga masyarakat dapat menentukan pilihan produk secara sadar dan terlindungi,” tegasnya.

Di sisi lain, pihaknya turut menyoroti perkembangan teknologi digital yang telah membawa perubahan besar dalam pola transaksi dan pelayanan jasa di tengah masyarakat. Ia menyebut salah satu contoh perkembangan teknologi yang kini menjadi bagian dari kebutuhan konsumen adalah layanan berbasis digital.

“Kemudahan menggunakan taksi online dan berbelanja melalui platform digital harus diimbangi dengan jaminan perlindungan konsumen yang memadai. Kami menekankan pentingnya jaminan keselamatan penumpang, transparansi tarif, kejelasan identitas pengemudi, kesesuaian layanan dengan pesanan, serta mekanisme pengaduan apabila terjadi kerugian atau kelalaian dalam pelayanan,” ucapnya.

Terkait peran dan kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), sebagaimana yang telah disampaikan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, ia mengatakan Fraksi PKB berpendapat pengaturan mengenai tugas, fungsi, dan kewenangan BPSK dalam ranperda ini harus memiliki acuan yang kuat.

“Hendaknya tetap mengacu dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,” tuturnya. (hm25)