Medan, MISTAR.ID (9/11/2026) – Ketua Komisi D DPRD Sumatera Utara (Sumut), Timbul Jaya Hamonangan Sibarani, mendorong Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) untuk memberikan prioritas kepada tenaga kerja yang hingga kini belum memiliki kepastian status sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam proses rekrutmen yang direncanakan berlangsung pada November 2026.

Menurutnya, kebijakan tersebut tentunya harus menyesuaikan petunjuk teknis (juknis) dari pemerintah pusat, khususnya Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB). Pasalnya, hal itu menjadi salah satu acuan dalam memberikan kesempatan bagi tenaga kerja yang hingga kini belum memiliki kepastian pendapatan.

“Kita merekomendasikan agar rekrutmen ASN ini memberikan ruang prioritas bagi para tenaga kerja yang saat ini berada di luar kategori Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu. Karena mereka sebentar lagi menjadi penuh waktu. Jadi, bagi yang saat ini masih belum ada kepastian, kita harap bisa diprioritaskan,” ujarnya kepada Mistar di Ruang Komisi D DPRD Sumut, Senin (9/11/2026).

Politisi Golkar itu mengungkapkan, masih banyak masyarakat yang hingga kini belum memiliki kepastian status sebagai tenaga kerja di lingkungan pemerintah. Ia menyebut beberapa di antaranya terdiri atas tenaga pendidik, tenaga kesehatan, dan sejumlah sektor tenaga kerja lainnya.

“Masih banyak masyarakat kita dari tenaga pendidik, tenaga kesehatan, hingga beberapa sektor lainnya belum memiliki kepastian. Mereka masih menerima upah yang jauh dari kata layak dan bisa dikatakan tidak menentu nilai upahnya. Ini yang menjadi harapan kita agar dapat dirangkul untuk mengikuti rekrutmen CPNS,” katanya.

Lebih jauh, ia juga berharap pemerintah pusat dapat memperhatikan kesejahteraan masyarakat melalui penerimaan CPNS yang direncanakan berlangsung pada November 2026. Ia menilai hal tersebut menjadi angin segar dan harapan bagi banyak masyarakat di Sumatera Utara.

Diketahui, pemerintah berencana membuka pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada November 2026. Rekrutmen tersebut disiapkan untuk mengisi kebutuhan aparatur sipil negara (ASN), termasuk menggantikan pegawai yang memasuki masa pensiun dan mendukung pelaksanaan program prioritas pemerintah.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, menyampaikan rencana tersebut setelah mengikuti rapat bersama Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad. Menurut Prasetyo, pelaksanaan seleksi CPNS akan dikoordinasikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB). Menteri PANRB nantinya bertindak sebagai ketua tim panitia seleksi. (hm27)