Monday, November 16, 2026
HUKUM & PERISTIWA

Tak Ada Upaya Hukum Atas Vonis Bebas Empat Terdakwa Korupsi Citraland

Mistar.idSenin, 16 November 2026 pukul 13.02 WIB
tak_ada_upaya_hukum_atas_vonis_bebas_empat_terdakwa_korupsi_citraland

Empat terdakwa korupsi Citraland saat menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor pada PN Medan. (Foto: Deddy/Mistar)

Medan, MISTAR.ID – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Utara (Sumut) mengatakan tak ada upaya hukum atas vonis bebas terhadap empat terdakwa korupsi penjualan aset PT Perkebunan Nusantara l (PTPN I) Regional I untuk dibangun menjadi perumahan Citraland seluas 8.077 hektare.

Adapun keempat terdakwa di antaranya ialah Askani selaku mantan Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumut, Abdul Rahim Lubis selaku mantan Kakan BPN Deli Serdang, Irwan Perangin-angin selaku mantan Direktur PTPN II, dan Iman Subakti selaku Direktur PT Nusa Dua Propertindo (NDP).

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sumut, Rizaldi, mengatakan bahwa jaksa penuntut umum (JPU) sebelumnya sempat mengajukan banding. Namun upaya hukum tersebut kandas setelah Pengadilan Negeri (PN) Medan menetapakan pengajuan banding JPU tak memenuhi syarat formal.

Rizaldi mengatakan bahwa pihaknya telah menerima penetapan dari PN Medan terkait berkas pengajuan banding dari JPU yang tidak memenuhi syarat formal tersebut.

"Iya, itu pengajuan banding JPU, kan, ditolak sama PN Medan. Sudah enggak ada lagi upaya hukum (baik banding, kasasi, maupun peninjauan kembali (PK))," ujarnya saat dikonfirmasi Mistar melalui sambungan seluler, Senin (16/11/2026).

Tidak ada upaya hukum apa pun setelah vonis bebas berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2026.

Rizaldi mengatakan, saat ini JPU tengah membuat surat untuk diajukan kepada PN Medan guna meminta kejelasan soal uang Rp263,4 miliar yang sempat disita dari anak usaha PT Ciputra Land, yakni PT Deli Megapolitan Kawasan Residensial (DMKR) dan PT Nusa Dua Propertindo (NDP) yang merupakan anak usaha PTPN I Regional I.

Dengan rincian, sebesar Rp150 miliar disita pihak kejaksaan dari PT DMKR pada Rabu (22/10/2025) dan sebesar Rp113,4 disita dari PT NDP pada Selasa (25/11/2025).

"Nah, ini tim JPU lagi buat surat untuk PN Medan soal barang bukti uang yang telah disita itu, kan, enggak dipertimbangkan oleh majelis hakim dalam putusan. Jadi, tim JPU mau bersurat ke PN Medan guna memastikan apakah uang itu dikembalikan atau bagaimana," tutur Rizaldi.

Sebelumnya, PN Medan menetapkan pengajuan banding JPU tidak memenuhi syarat formal, sehingga berkas banding tak dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Medan.

Dengan demikian, empat terdakwa dalam kasus yang disebut merugikan keuangan negara mencapai Rp263,4 miliar ini tetap divonis bebas. Vonis bebas berdasarkan putusan Pengadilan Tindak Tipikor pada PN Medan diketuai Muhammad Kasim yang dibacakan pada Rabu (3/6/2026) lalu.[]