Timbul Jaya Sebut Sejumlah Ruas Jalan Simalungun Dapat Anggaran Provinsi pada 2026
Perbaikan ruas jalan provinsi di Kabupaten Simalungun pada jalur Pematangsiantar–Saribudolok, Kecamatan Raya. (Foto: Indra/Mistar)
Simalungun, MISTAR.ID - Sejumlah ruas jalan di Kabupaten Simalungun mendapat alokasi anggaran peningkatan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) pada 2026. Beberapa di antaranya ruas jalan Tigaras, Perdagangan-Tanah Jawa, hingga jalan menuju Pematang Raya.
Ketua Komisi D DPRD Sumut, Timbul Jaya Sibarani, mengatakan anggaran tersebut merupakan bagian dari upaya dirinya bersama anggota DPRD Sumut lainnya dari daerah pemilihan (Dapil) Sumut 10 dalam memperjuangkan pembangunan di wilayah Pematangsiantar dan Simalungun.
Selain infrastruktur jalan, perhatian juga diberikan terhadap jaringan irigasi yang menjadi kebutuhan para petani. Saat ini, terdapat dua lokasi yang mendapat penanganan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Provinsi Sumatera Utara, yakni di Kecamatan Huta Bayu Raja dan Pematang Bandar.
"Kalau jalan dan infrastruktur pertanian, masing-masing sudah ada kewenangannya sesuai undang-undang. Kita lebih konsen pada jalan dan irigasi yang menjadi kewenangan provinsi," kata Timbul, Jumat (13/11/2026).
Di lapangan, pengerjaan perbaikan jalan menuju Pematang Raya juga mulai terlihat. Pantauan Mistar, Sabtu (14/11/2026), pekerjaan berlangsung di ruas jalan Pematangsiantar–Saribudolok, tepatnya di depan GKPS Kongsi Laita Raya, tidak jauh dari Kantor Bupati Simalungun.
Sebelumnya, badan jalan di lokasi tersebut mengalami amblas sehingga kendaraan hanya dapat melintas secara bergantian dari satu arah. Kondisi itu sempat mengganggu arus lalu lintas pada jalur penghubung Pematangsiantar dengan kawasan Saribudolok.
Timbul mengakui, memperjuangkan pembangunan daerah saat ini bukan perkara mudah. Kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat turut berdampak terhadap kemampuan keuangan pemerintah daerah, termasuk Pemprov Sumut.
Meski demikian, kondisi tersebut tidak menyurutkan upaya mereka dalam memperjuangkan kebutuhan infrastruktur masyarakat.
"Walaupun ada kendala itu, kita tetap upayakan kalau memang masuk dalam kewenangan provinsi," ujar politikus Partai Golkar tersebut.
Ia juga meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simalungun aktif menjalin komunikasi dengan pemerintah provinsi maupun pusat.
Menurutnya, keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten perlu disiasati dengan memperjuangkan program pembangunan dari pemerintah di tingkat lebih tinggi agar kebutuhan masyarakat Simalungun dapat terpenuhi. (hm25)