Dugaan Somel di Siborongborong Pakai Solar Subsidi, Dinas Taput Siapkan Pemeriksaan
Kadis Perizinan Tapanuli Utara, Eliston Lumbantobing, bersama perwakilan Dinas Kehutanan KPH 12 Tarutung, Zainuddin Harahap, saat membahas dugaan penggunaan BBM solar subsidi oleh pabrik somel. (Foto: Dinas Perizinan)
Taput, MISTAR.ID – Sejumlah pabrik penggergajian kayu atau somel di Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara (Taput), menjadi sorotan menyusul berkembangnya dugaan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar bersubsidi untuk kegiatan operasional industri.
Menanggapi informasi tersebut, Kepala Dinas Perizinan Kabupaten Tapanuli Utara, Eliston Lumbantobing, mengatakan bahwa pihaknya telah menerima laporan terkait dugaan penggunaan solar subsidi oleh sejumlah pabrik somel.
Saat dikonfirmasi Mistar, Sabtu (14/11/2026), Eliston menjelaskan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas Kehutanan melalui Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Wilayah XII.
"Kami bersama Dinas Kehutanan atau KPH XII sudah mengadakan rapat. Dalam waktu dekat, tim akan turun langsung ke pabrik-pabrik somel untuk memeriksa dokumen perizinan serta bon dan faktur pembelian minyak industri," ujar Eliston.
Ia menegaskan, berdasarkan ketentuan yang berlaku, pabrik penggergajian kayu yang masuk kategori kegiatan industri tidak diperbolehkan menggunakan BBM jenis solar bersubsidi.
"Yang jelas, menurut aturan, pabrik penggergajian kayu (somel) tidak bisa menggunakan BBM jenis solar subsidi," tegasnya.
Sementara itu, pengamat hukum, Tohap Pakpahan, SH, menjelaskan bahwa pabrik somel merupakan kegiatan usaha komersial atau industri. Karena itu, penggunaannya terhadap solar bersubsidi harus mengacu pada ketentuan pemerintah mengenai konsumen pengguna BBM bersubsidi.
Menurut Tohap, ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 beserta aturan perubahannya. Solar subsidi atau Jenis BBM Tertentu (JBT) diperuntukkan bagi kelompok konsumen tertentu, antara lain rumah tangga, usaha mikro, sektor pertanian dan perikanan tertentu, transportasi umum, serta pelayanan umum sesuai persyaratan yang berlaku.
Ia menambahkan, kegiatan industri dan proses produksi pabrik pada prinsipnya harus menggunakan BBM non-subsidi atau bahan bakar industri sesuai ketentuan yang berlaku.
Penggunaan solar subsidi yang tidak sesuai peruntukannya dapat menimbulkan konsekuensi hukum. Ketentuan mengenai penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM bersubsidi antara lain diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah.
Sanksi hukum dapat dikenakan apabila unsur pelanggaran terbukti terpenuhi melalui proses penegakan hukum.
Tohap berharap pemerintah daerah bersama instansi terkait segera melakukan pemeriksaan langsung terhadap pabrik-pabrik somel di Kecamatan Siborongborong.
Pemeriksaan tersebut dinilai penting untuk memastikan legalitas penggunaan BBM industri sekaligus mencegah penyalahgunaan solar bersubsidi yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat dan kelompok konsumen yang berhak.