Sihar Sitorus Dukung Pesantren Bebas TB di Deli Serdang, Tekankan Peran Komunitas Dampingi Pasien hingga Sembuh

Anggota Komisi IX DPR RI, Dr. Sihar P. H. Sitorus. (Foto: Dok. Staf Sihar/Mistar)
Medan, MISTAR.ID (16/11/2026) — Anggota Komisi IX DPR RI, Dr. Sihar P. H. Sitorus, mendukung Gerakan Pesantren Bebas Tuberkulosis (TB) yang diluncurkan secara nasional di Pondok Pesantren Mawaridussalam, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara.
Gerakan nasional tersebut diluncurkan pada Rabu (4/11/2026) di Pondok Pesantren Mawaridussalam, Desa Tumpatan, Kecamatan Batang Kuis, Deli Serdang. Peluncuran itu juga dirangkaikan dengan Cek Kesehatan Gratis (CKG) Nasional Tahun 2026.
Menurut Sihar, pesantren merupakan ruang hidup strategis bagi jutaan santri yang memerlukan perlindungan kesehatan setara.
"Pesantren merupakan ruang hidup strategis bagi jutaan santri yang memerlukan perlindungan kesehatan setara," kata Sihar dalam keterangan tertulis yang diterima Mistar, Senin (16/11/2026).
Sihar menilai penanganan tuberkulosis di Indonesia tidak bisa hanya dibebankan kepada fasilitas kesehatan formal, seperti rumah sakit atau puskesmas. Penanganan harus menyentuh langsung ruang kehidupan masyarakat, termasuk lingkungan pendidikan berbasis asrama.
"Maka dari itu, penting adanya kerja sama antara Kementerian Kesehatan dengan komunitas, pengelola pesantren, kader kesehatan, organisasi masyarakat, dan para penyintas TB," katanya.
Kerja sama itu penting karena pesantren memiliki jumlah santri yang besar. Pemerintah menyebut pesantren menaungi sekitar 11 juta santri dan 1,7 juta kiai di seluruh Indonesia.
Berdasarkan data Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Indonesia mencatat sekitar 1,09 juta kasus TB pada 2023, dengan angka insidensi 387 per 100.000 penduduk dan angka kematian sekitar 130.927 jiwa.
Melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis, pemerintah menargetkan penurunan angka kejadian TB menjadi 65 per 100.000 penduduk dan angka kematian menjadi 6 per 100.000 penduduk pada 2030.
Beban itu juga terasa di Sumatera Utara. Wakil Gubernur Sumut, Surya, menyampaikan bahwa Sumut termasuk provinsi dengan beban TB terbesar keempat di Indonesia. Terdapat estimasi 74.304 kasus yang harus ditemukan pada 2026 dengan target penemuan 90 persen. Hingga 30 Oktober 2026, kasus yang berhasil ditemukan sebanyak 43.976 kasus atau 59,2 persen.
Sihar juga menyoroti pentingnya peran komunitas dalam mendampingi pasien. Ia menyebutkan, faktor utama pasien putus pengobatan bukan semata-mata karena ketidaktahuan, melainkan akibat stigma negatif, rasa malu, ketakutan akan dikucilkan, tidak memiliki ongkos, kehilangan penghasilan, dan kurangnya pendampingan.
"Di sinilah pentingnya komunitas. Kemenkes menyediakan standar layanan, obat, diagnosis, dan sistem rujukan, sementara komunitas bekerja untuk memastikan bahwa layanan itu benar-benar dirasakan masyarakat," tuturnya.
Lebih lanjut, Sihar mendesak agar program ini ditindaklanjuti dengan langkah konkret di lapangan, yaitu:
- Skrining aktif bagi santri dan pengasuh pesantren
- Pelacakan kontak erat dan pemeriksaan lanjutan bagi kelompok berisiko
- Pemberian Terapi Pencegahan Tuberkulosis (TPT) serta pengobatan tuntas bagi pasien positif
- Perbaikan kualitas kesehatan lingkungan, baik di asrama maupun ruang belajar
- Penguatan jejaring penanggulangan TB yang terhubung dengan puskesmas, dinas kesehatan, kantor Kementerian Agama, dan komunitas pendamping pasien
"Kami meminta agar program tidak berhenti pada pemeriksaan satu kali saja. Pesantren perlu jadi bagian dari jejaring penanggulangan TB yang terhubung dengan puskesmas, dinas kesehatan, kantor Kementerian Agama, dan komunitas pendamping pasien," ujarnya.
Ia juga berpesan agar Sumut dapat memanfaatkan momentum peluncuran nasional ini untuk membangun model penanggulangan TB berbasis komunitas yang berkelanjutan.
Menurutnya, konsep pesantren bebas TB bukan berarti pesantren yang nihil kasus, melainkan institusi yang sigap mendeteksi kasus secara dini, transparan tanpa menutup-nutupi, serta aktif memutus mata rantai penularan.
Sihar mengingatkan bahwa bebas TB harus dimulai dari keberanian untuk menemukan pasien, sungguh-sungguh dalam mendampingi hingga sembuh, serta kerja sama antara negara dan masyarakat yang tidak terputus.
Peluncuran Gerakan Nasional Pesantren Bebas TB di Deli Serdang dihadiri Wakil Menteri Agama RI Romo Muhammad Syafii, Wakil Menteri Kesehatan RI dr. Benjamin Paulus Octavianus, serta Wakil Menteri Dalam Negeri RI Akhmad Wiyagus. Setelah Deli Serdang, program ini dijadwalkan dilanjutkan ke Aceh, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, hingga DKI Jakarta. (hm02)

