Rumah Mantan Pejabat di Medan Digeledah KPK, Benarkah Ada Kaitannya dengan Proyek Jalan Rp231 Miliar di Sumatera Utara?

Gubernur Sumut Bobby Nasution. (Foto: Iqbal/Mistar)
Medan, MISTAR.ID (16/11/2026) — Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Bobby Nasution, membenarkan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumut.
Bobby menyampaikan hal itu kepada wartawan di Medan, Senin (16/11/2026) sore. Ia mengatakan, informasi penggeledahan tersebut disampaikan Inspektorat Provinsi Sumut kepadanya.
"Ya, kemarin Pak Inspektur sudah lapor, bahwa ada satu rumah Kepala Dinas PU sebelumnya yang hari ini menjabat di dinas (OPD) yang lain," ujar Bobby.
Bobby tidak menyebutkan nama pemilik rumah tersebut. Dalam konteks perkara ini, mantan Kepala Dinas PUPR Sumut yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara awal adalah Topan Obaja Putra Ginting.
Penetapan tersangka terhadap Topan dilakukan KPK pada 28 Juni 2025, dua hari setelah operasi tangkap tangan (OTT) pada 26 Juni 2025.
Menurut Bobby, penggeledahan tersebut berkaitan dengan kegiatan Dinas PUPR Sumut dan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumut.
"Terkait memang kegiatan ke-PU-an, yang disampaikan Inspektorat ke kami bahwa ini masih ada hubungannya dengan kegiatan di Balai Jalan (Kementerian)," tutur Bobby.
Ia juga mengatakan, perkara yang didalami KPK berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2023.
"Sepertinya mungkin pelaksanaannya sama Balai Jalan dengan yang di Provinsi, tapi anggaran tahun anggaran 2023," kata Bobby.
Pernyataan Bobby itu sejalan dengan konstruksi perkara pengembangan yang diumumkan KPK. Dalam pengembangan perkara, KPK mendalami dugaan suap atau gratifikasi proyek jalan di lingkungan BBPJN Sumut periode 2023-2025.
KPK Geledah Enam Lokasi pada 9-10 November 2026
Sebelumnya, Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyampaikan bahwa penyidik KPK melakukan penggeledahan di enam lokasi pada Senin-Selasa, 9-10 November 2026.
"Senin-Selasa (9-10/11), penyidik KPK melakukan penggeledahan di enam lokasi, yakni dua lokasi kantor dan empat lokasi rumah," ujar Budi kepada wartawan di Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Dua kantor yang digeledah adalah Kantor Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional (Satker PJN) Wilayah I dan Satker PJN Wilayah II BBPJN Sumut.
Sementara itu, empat rumah yang digeledah adalah dua rumah kontraktor pembangunan jalan, satu rumah mantan Kepala Dinas PUPR Sumut, dan satu rumah mantan Kepala Satker di BBPJN Sumut.
Dari penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah barang bukti elektronik dan beberapa dokumen yang berkaitan dengan penyidikan.
Budi menegaskan, penggeledahan tersebut masih dalam satu rangkaian penyidikan. Hingga kini, KPK belum merinci isi dokumen dan barang bukti elektronik yang disita.
Dalam pengembangan penyidikan, KPK telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka. Tujuh orang di antaranya telah ditahan.
Delapan tersangka tersebut ditetapkan pada 30 September 2026. Identitasnya diumumkan KPK pada 7 dan 13 Oktober 2026.
Tujuh tersangka yang ditahan pada 22 Oktober 2026 adalah:
- Stanley Cicero Haggard Tuapattinaja, mantan Kepala BBPJN Sumut periode September 2024 hingga 28 Juni 2025
- Rahmad Parulian, mantan Kepala Satker PJN Wilayah I BBPJN Sumut
- Faisal, mantan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 1.1 BBPJN Sumut Wilayah I
- Heri Handoko, mantan PPK 1.2 BBPJN Sumut Wilayah I
- T. Rahmansyah Putra, mantan Kepala Satker PJN Wilayah II BBPJN Sumut
- Manaek Manalu, mantan PPK 2.2 BBPJN Sumut Wilayah II
- Munson Ponter Paulus, mantan PPK 1.4 Satker Wilayah I BBPJN Sumut
Satu tersangka lainnya, Dicky Erlangga, mantan Kepala Satker PJN Wilayah I BBPJN Sumut, belum ditahan.
Perkara ini bermula dari OTT KPK pada 26 Juni 2025 terkait dugaan korupsi proyek jalan di lingkungan Dinas PUPR Sumut dan Satker PJN Wilayah I BBPJN Sumut.
Dua hari setelah OTT, pada 28 Juni 2025, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam perkara awal. Mereka adalah Topan Obaja Putra Ginting, Rasuli Efendi Siregar, Heliyanto, Muhammad Akhirun Efendi Siregar, dan Muhammad Rayhan Dulasmi Pilang.
Perkara awal itu berkaitan dengan enam proyek pembangunan jalan dengan nilai keseluruhan sekitar Rp231,8 miliar. Empat proyek berada di lingkungan Dinas PUPR Sumut, sedangkan dua proyek berada di Satker PJN Wilayah I BBPJN Sumut.
Dengan penetapan delapan tersangka baru, total tersangka dalam perkara awal dan pengembangannya menjadi 13 orang.
Hingga berita ini diterbitkan, KPK belum menyampaikan perkembangan terbaru terkait hasil penggeledahan pada 9-10 November 2026. Penetapan tersangka merupakan bagian dari proses penyidikan dan bukan putusan akhir pengadilan. Asas praduga tak bersalah tetap berlaku bagi seluruh pihak yang disebut dalam perkara ini. (hm02)

