Vonis 1 Tahun Eks Kadinsos Samosir, JPU Banding Kasus Korupsi Bantuan Banjir

Terdakwa Fitri Agust Karo-Karo saat menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor pada PN Medan. (Foto: Deddy/Mistar)
Medan, MISTAR.ID - Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengajukan banding atas vonis satu tahun penjara terhadap mantan Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Kadinsos PMD) Kabupaten Samosir, Fitri Agust Karo-Karo, dalam kasus korupsi bantuan banjir bandang tahun anggaran 2024 senilai Rp516 juta.
Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri (Kejari) Samosir, Juna Karo-Karo, menjelaskan bahwa JPU mengajukan upaya hukum banding karena putusan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Medan dinilai tidak sesuai dengan tuntutan jaksa.
"Banding dan kami sudah mengajukan banding dan memori bandingnya sedang disusun oleh JPU. Di tuntutan, tim JPU menuntut terdakwa dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang (UU) Tipikor atau Pasal 603 KUHP kalau sekarang, sementara putusan majelis hakim Pasal 3 UU Tipikor," katanya saat dikonfirmasi Mistar melalui sambungan seluler, Senin (16/11/2026).
Juna menambahkan, JPU sebelumnya menuntut Agust dengan pidana penjara selama empat tahun dan denda Rp250 juta subsider 90 hari kurungan. JPU juga menuntut pembayaran uang pengganti (UP) sebesar Rp516 juta, sesuai nilai kerugian keuangan negara yang disebut dalam perkara tersebut, subsider dua tahun penjara.
Namun, majelis hakim yang diketuai Hendra Hutabarat menjatuhkan vonis satu tahun penjara dan denda Rp50 juta subsider dua bulan kurungan. Terdakwa juga dibebankan membayar uang pengganti sebesar Rp60 juta subsider tiga bulan penjara.
"Tim JPU menuntut terdakwa empat tahun penjara, majelis hakim memutus satu tahun penjara. Putusan tersebut menurut kami belum memberikan rasa keadilan bagi masyarakat Samosir. JPU juga menuntut seluruh UP dibebankan kepada terdakwa, akan tetapi di putusan majelis hakim, UP terdakwa hanya Rp60 juta dan sisanya dibebankan kepada yang lain," ujar Juna.

