Tebang Pilih dalam Penanganan Perkara, Advokat Mantan Kadinsos Samosir Bakal Laporkan Jaksa

Medan, MISTAR.ID (15/11/2026) — Tim advokat mantan Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Kadinsos PMD) Kabupaten Samosir, Fitri Agust Karo-Karo, bakal melaporkan jaksa yang menangani perkara korupsi bantuan banjir bandang di Samosir tahun 2024 sebesar Rp516 juta.

Rudi Zainal Sihombing, Dwi Ngai Sinaga, dan Benri Pakpahan selaku advokat Agust mengatakan penanganan perkara korupsi tersebut terkesan tebang pilih.

Pasalnya, terdapat perbedaan jaksa dalam menangani perkara yang menyeret kliennya dengan perkara Jonny Ronal Simanjuntak selaku mantan Kepala Kantor Cabang Pembantu (KCP) Bank Mandiri Pangururan.

"Klien kami dengan Jonny statusnya sama-sama tersangka yang ditetapkan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Samosir. Namun, perbedaan mencolok, saat klien kami ditahan, tetapi Jonny hingga saat ini tidak ditahan," ucap Dwi dalam keterangan pers yang diterima Mistar, Minggu (15/11/2026).

Pihaknya juga menyoroti perkara Jonny yang hingga saat ini tidak kunjung dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Medan untuk disidangkan. Sementara itu, Agust, kata Dwi, sudah disidangkan dan dijatuhi putusan oleh majelis hakim.

"Oleh karena itu, kami mempertimbangkan langkah hukum melaporkan penanganan perkara ini kepada pimpinan kejaksaan. Kami mempertanyakan mengapa klien kami langsung ditahan? Sementara ada pihak lain yang sudah berstatus tersangka juga, tetapi belum ditahan," tambah Dwi.

Pihaknya meminta perbedaan penanganan perkara ini harus menjadi perhatian serius dan evaluasi menyeluruh dari pimpinan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Utara (Sumut) hingga Kejaksaan Agung (Kejagung) terhadap jajaran Kejari Samosir.

Sebelumnya, majelis hakim Pengadilan Tipikor pada PN Medan yang diketuai Hendra Hutabarat memvonis Agust satu tahun penjara, denda Rp50 juta subsider dua bulan penjara, serta uang pengganti (UP) kerugian keuangan negara sebesar Rp60 juta subsider tiga bulan penjara.

Hakim menyatakan perbuatan Agust terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsider, Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah menjadi UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor jo. Pasal 20 huruf c jo. Pasal 618 KUHP UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Jaksa penuntut umum (JPU), Modana Hutajulu dan Arina Pandiangan, dalam tuntutannya menuntut Agust empat tahun penjara dan denda Rp250 juta subsider 90 hari penjara, serta UP sebesar Rp516 juta.

Jaksa menyebut uang sebesar Rp22,5 juta telah dikembalikan dan dititipkan pada Rekening Penyimpanan Lain (RPL) Kejari Samosir, sehingga sisa UP yang harus dibayarkan Agust adalah sebesar Rp493 juta subsider dua tahun penjara.

JPU menilai perbuatan Agust telah memenuhi tindak pidana dalam dakwaan primer, yakni Pasal 603 jo. Pasal 20 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah menjadi UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor. (hm02)