Monday, November 16, 2026
INTERNATIONAL

Mamdani Bubarkan Unit Kontroversial NYPD, Ini Sejarah SRG yang Dituding Represif

Mistar.idSenin, 16 November 2026 pukul 20.48 WIB
mamdani_bubarkan_unit_kontroversial_nypd_ini_sejarah_srg_yang_dituding_represif

Mamdani Bubarkan Unit Kontroversial NYPD. (foto ilustrasi:gemini/mistar)

Pematangsiantar, MISTAR.ID — Wali Kota New York Zohran Mamdani mengambil langkah besar dalam reformasi kepolisian dengan mengumumkan pembubaran Strategic Response Group (SRG), unit khusus New York City Police Department (NYPD) yang selama bertahun-tahun menuai kontroversi akibat taktik pengendalian massa.

Keputusan yang diumumkan pada 16 November 2026 tersebut menjadi bagian dari upaya mengubah pendekatan kepolisian terhadap demonstrasi, sekaligus memisahkan tugas pengamanan aksi publik dari penanganan ancaman terorisme.

SRG selama ini dikenal sebagai unit khusus yang dikerahkan untuk menangani kerusuhan, demonstrasi besar, dan situasi keamanan berisiko tinggi. Namun, keterlibatannya dalam sejumlah aksi protes membuat unit tersebut berulang kali dikritik kelompok pembela hak sipil karena dugaan penggunaan kekuatan berlebihan.

Mamdani ingin mengubah pendekatan tersebut. Menurut pemerintahannya, demonstrasi damai merupakan hak konstitusional warga yang harus dilindungi, bukan diperlakukan seperti ancaman keamanan.

Apa Itu NYPD dan Strategic Response Group?

New York City Police Department (NYPD) merupakan institusi kepolisian yang bertanggung jawab menjaga keamanan dan menegakkan hukum di New York City, Amerika Serikat.

Sebagai salah satu departemen kepolisian terbesar dan paling dikenal di dunia, NYPD memiliki berbagai unit khusus untuk menangani kriminalitas, investigasi, patroli, hingga ancaman terorisme.

Salah satu unit tersebut adalah Strategic Response Group (SRG), yang dibentuk pada 2015. Unit dengan sekitar 500 personel ini memiliki kemampuan khusus untuk merespons kerusuhan, mengamankan demonstrasi, dan mendukung operasi kontraterorisme.

Namun, penggabungan tugas pengendalian massa dan antiterorisme dalam satu unit kemudian memunculkan perdebatan mengenai pendekatan kepolisian terhadap masyarakat sipil.

Kontroversi SRG: Dari Demonstrasi Black Lives Matter hingga Kritik Hak Sipil

Nama SRG semakin menjadi sorotan setelah gelombang demonstrasi Black Lives Matter pada 2020, menyusul kematian George Floyd di Minneapolis.

Dalam aksi protes di New York, unit tersebut dikerahkan untuk mengendalikan massa. Namun, sejumlah operasi polisi justru menuai kritik karena penggunaan taktik yang dianggap berlebihan.

Salah satu insiden paling disorot terjadi di Mott Haven, Bronx, pada 4 Juni 2020. Polisi menggunakan taktik kettling, yakni mengepung demonstran dari berbagai arah hingga ruang gerak mereka terbatas.

Operasi tersebut berujung pada penangkapan ratusan orang dan laporan puluhan demonstran mengalami luka-luka.

Investigasi New York City Department of Investigation (DOI) pada Desember 2020 juga menemukan kelemahan serius dalam penanganan demonstrasi oleh NYPD. Penggunaan taktik pengendalian massa dinilai memperburuk ketegangan antara polisi dan demonstran.

Kontroversi berlanjut hingga persoalan penanganan demonstrasi masuk ke ranah hukum. Pada 2021, Jaksa Agung New York Letitia James menggugat NYPD terkait dugaan pola penggunaan kekuatan berlebihan terhadap demonstran. Pada 2024, kesepakatan reformasi kemudian mendorong perubahan prosedur penanganan aksi protes.

Bagaimana Strategi Mamdani Membubarkan Unit NYPD?

Pembubaran SRG bukan berarti seluruh fungsi dan personelnya dihilangkan. Pemerintahan Mamdani justru merancang pembagian tugas baru agar penanganan demonstrasi dan ancaman keamanan memiliki pendekatan berbeda.

Sekitar 500 personel SRG akan dialihkan ke unit kepolisian lainnya. Sementara itu, fungsi kontraterorisme dipindahkan ke Intelligence and Counterterrorism Bureau NYPD.

Untuk pengamanan demonstrasi, pemerintah memperkenalkan sejumlah struktur baru.

Pertama, Community Dialogue and De-escalation Division, unsur sipil di bawah Mayor’s Office of Community Safety yang bertugas membangun komunikasi dengan penyelenggara demonstrasi dan meredakan ketegangan.

Kedua, First Amendment Support Team (FAST), tim sekitar 30 personel NYPD yang berfokus pada komunikasi dan deeskalasi selama demonstrasi.

Ketiga, Patrol Support Division, unit kepolisian dengan pelatihan khusus untuk memberikan dukungan apabila demonstrasi berkembang menjadi situasi berbahaya.

Pemerintah juga membatasi sejumlah taktik pengendalian massa, termasuk penggunaan gas air mata, semprotan merica, dan kettling dalam penanganan demonstrasi yang dilindungi Amandemen Pertama Konstitusi AS.

Mamdani turut mendukung CURB Act, rancangan undang-undang yang bertujuan membatasi pembentukan kembali unit dengan pola operasi serupa SRG.

Transisi organisasi dijadwalkan berlangsung hingga musim semi 2027.

Fakta Menarik: Pembubaran SRG Bukan Berarti NYPD Kehilangan Kemampuan Keamanan

Ada beberapa hal penting di balik keputusan Mamdani.

Pertama, sekitar 500 personel SRG tidak dipecat, melainkan dialihkan ke unit lain. Artinya, kebijakan ini merupakan reorganisasi kelembagaan, bukan pengurangan personel kepolisian.

Kedua, kemampuan kontraterorisme tetap dipertahankan. Tanggung jawab tersebut hanya dipindahkan ke biro yang memang berfokus pada intelijen dan penanganan terorisme.

Ketiga, reformasi ini menempatkan dialog sebagai bagian penting pengamanan demonstrasi. Pemerintah ingin mencegah konflik melalui komunikasi sebelum situasi berkembang menjadi bentrokan.

Keempat, perubahan tersebut tidak hanya menyasar struktur organisasi, tetapi juga metode operasional dan penggunaan kekuatan aparat.

Insight: Reformasi NYPD, Antara Keamanan Publik dan Kebebasan Sipil

Langkah Mamdani memperlihatkan persoalan mendasar dalam demokrasi modern: bagaimana menjaga keamanan tanpa mengorbankan kebebasan masyarakat untuk menyampaikan pendapat?

Pemisahan fungsi kontraterorisme dan pengendalian demonstrasi dapat membantu menciptakan pendekatan yang lebih proporsional. Ancaman terorisme membutuhkan kesiapan khusus, sedangkan demonstrasi damai harus dikelola dengan mempertimbangkan hak konstitusional warga.

Namun, pembubaran SRG tidak otomatis menyelesaikan persoalan budaya organisasi kepolisian. Sebagian tugas pengendalian massa tetap dijalankan oleh unit pengganti. Karena itu, keberhasilan reformasi akan sangat bergantung pada perubahan pelatihan, standar penggunaan kekuatan, pengawasan, dan akuntabilitas aparat.

Tantangan lainnya adalah memastikan kemampuan NYPD menghadapi ancaman keamanan serius tidak melemah setelah reorganisasi.

Pada akhirnya, pembubaran Strategic Response Group menjadi lebih dari sekadar perubahan struktur kepolisian. Kebijakan ini merupakan ujian bagi pemerintahan Mamdani dalam membangun keseimbangan antara keamanan publik dan kebebasan sipil.

Apakah perubahan tersebut benar-benar mampu mengakhiri praktik pengendalian massa yang kontroversial? Jawabannya akan terlihat ketika sistem baru mulai diterapkan pada 2027.

(CNN/Gothamist/ABC7NewYork/NYC.Gov/AG.NY.Gov/hm27)