Monday, November 16, 2026
HUKUM & PERISTIWA

Tok! Tiga Guru MAS Farhan Syarif Hidayah Divonis Bebas dalam Kasus Korupsi Dana BOS

Mistar.idSenin, 16 November 2026 pukul 20.27 WIB
tok_tiga_guru_mas_farhan_syarif_hidayah_divonis_bebas_dalam_kasus_korupsi_dana_bos

Tiga terdakwa kasus dugaan korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun anggaran 2022–2024 saat menjalani sidang putusan di PN Medan. (Foto: Deddy/Mistar)

Medan, MISTAR.ID - Tiga guru Madrasah Aliyah Swasta (MAS) Farhan Syarif Hidayah Sunggal yang didakwa melakukan korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun anggaran 2022–2024 divonis bebas oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Medan.

Ketiga terdakwa tersebut adalah Handriyatul Akhbar yang menjabat sebagai Bendahara BOS, serta Rino Tasri dan Bambang Ahmadi Karo-Karo yang masing-masing bertugas sebagai operator di MAS Farhan Syarif Hidayah.

Putusan bebas dibacakan majelis hakim yang diketuai Hendra Hutabarat di Ruang Sidang Cakra 8, Senin (16/11/2026) malam.

Dalam amar putusannya, hakim menyatakan perbuatan ketiga terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan jaksa penuntut umum (JPU), baik dalam dakwaan alternatif kesatu primer, kesatu subsider, maupun alternatif kedua.

Dakwaan alternatif kesatu primer merujuk pada Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP, juncto Pasal 603 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, juncto Pasal 18 UU Pemberantasan Tipikor, serta Pasal 20 huruf c juncto Pasal 126 ayat (1) KUHP.

Sementara itu, dakwaan alternatif kesatu subsider merujuk pada Pasal 3 UU Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP, juncto Pasal 604 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, juncto Pasal 18 UU Pemberantasan Tipikor, serta Pasal 20 huruf c juncto Pasal 126 ayat (1) KUHP.

Adapun dakwaan alternatif kedua merujuk pada Pasal 9 UU Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 20 juncto Pasal 126 ayat (1) KUHP.

"Mengadili, menyatakan perbuatan para terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan JPU. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan JPU," ucap Hendra saat membacakan amar putusan.

Majelis hakim juga memerintahkan agar ketiga terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan setelah putusan diucapkan.

"Memerintahkan terdakwa dilepaskan dari tahanan setelah putusan ini diucapkan. Memulihkan hak-hak para terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, serta harkat dan martabatnya. Membebankan biaya perkara kepada negara," tambah Hendra.

Dalam pertimbangannya, hakim menyatakan para terdakwa bukan pihak yang mengelola dana BOS. Menurut majelis hakim, ketiganya bekerja di bawah tekanan pemilik sekaligus Ketua Yayasan MAS Farhan Syarif Hidayah, Mesini, saat menyusun laporan pertanggungjawaban (LPj) dana BOS.

Para terdakwa disebut mendapat ancaman pemecatan dari Mesini apabila tidak menyelesaikan LPj tersebut.

Majelis hakim menilai Mesini merupakan pihak yang mengelola dana BOS, bukan para terdakwa. Selain itu, perbuatan ketiganya dinilai bersifat administratif.

"Para terdakwa tidak menyalahgunakan kewenangan dan jabatan," tambah Hendra.

Putusan bebas tersebut disambut isak tangis para terdakwa. Mereka tak kuasa menahan tangis, begitu pula keluarga yang hadir di bangku pengunjung sidang.

Dalam perkara dugaan korupsi dana BOS senilai Rp268,2 juta ini, ketiga terdakwa sebelumnya dituntut dengan hukuman berbeda oleh JPU Cabang Kejaksaan Negeri (Cabjari) Deli Serdang di Labuhan Deli.

Rino dan Bambang masing-masing dituntut pidana penjara selama dua tahun enam bulan. Sementara Handriyatul dituntut tiga tahun penjara.

Selain pidana penjara, ketiganya juga dituntut membayar denda masing-masing Rp50 juta. Apabila denda tidak dibayar, masing-masing terdakwa dituntut menjalani pidana kurungan pengganti selama 50 hari.

JPU sebelumnya menilai perbuatan para terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu primer.