Bupati dan DPRD Labusel Sepakati Ranperda APBD 2027, Ini Program Prioritasnya

Bupati Fery Sahputra Simatupang foto bersama pimpinan dan anggota DPRD Labusel seusai mengikuti rapat paripurna. (foto: Oeltra/Mistar)
Labusel, MISTAR.ID - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan DPRD Labuhanbatu Selatan (Labusel) menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 dalam rapat paripurna, Senin (16/11/2026).
Persetujuan tersebut ditandai dengan penandatanganan berita acara oleh Bupati Fery Sahputra Simatupang bersama pimpinan DPRD di Ruang Rapat Paripurna setelah melalui serangkaian tahapan, mulai dari penyampaian pandangan fraksi, pembahasan Badan Anggaran hingga pendapat akhir fraksi.
Dalam kesempatan itu, Fery mengapresiasi pimpinan dan seluruh anggota DPRD yang telah bekerja maksimal menyelesaikan pembahasan anggaran tersebut. Ia menyebut seluruh tahapan yang dilalui merupakan tanggung jawab bersama untuk memastikan perencanaan dan penganggaran berjalan sesuai kebutuhan pembangunan.
Selanjutnya, Ranperda tersebut akan dievaluasi Gubernur Sumatera Utara sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Fery berharap proses tersebut dapat segera dilaksanakan.
Selain APBD, rapat paripurna juga mengagendakan sinkronisasi Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2027 serta penyampaian nota pengantar Ranperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2025–2045.
Pada agenda Propemperda, Wakil Bupati Syahdian Purba Siboro menjelaskan bahwa program tersebut menjadi instrumen perencanaan pembentukan peraturan daerah agar tersusun secara terencana, terpadu, sistematis, dan sesuai skala prioritas pembangunan.
Propemperda 2027 memuat 19 Ranperda, terdiri dari 11 usulan pemerintah daerah dan 8 inisiatif DPRD. Syahdian berharap seluruh rancangan tersebut dapat menjadi landasan hukum dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
Sementara itu, saat menyampaikan nota pengantar Ranperda RTRW 2025-2045, Bupati menjelaskan bahwa penyusunan tata ruang bertujuan mewujudkan penataan wilayah yang terarah, terpadu, selaras, dan berkelanjutan.
Perencanaan tersebut, lanjutnya, harus mampu mengakomodasi perkembangan lingkungan strategis, dinamika pembangunan, perubahan sosial ekonomi, serta kebutuhan masyarakat.
Ia juga meminta perangkat daerah terkait terus berkoordinasi dengan komisi, fraksi, dan panitia khusus (Pansus) DPRD selama proses pembahasan agar berjalan fokus, efektif, dan efisien.
Melalui ketiga agenda tersebut, pemerintah daerah berharap sinergi eksekutif dan legislatif terus terjaga dalam penyusunan regulasi, perencanaan dan penganggaran, serta penataan ruang wilayah. (*)

