Siapa Komjen Hendro Pandowo? Jenderal Bintang Tiga yang Pimpin Sidang Etik Kasus Penyadapan Prabowo

Komjen Pol Hendro Pandowo tampak serius memimpin jalannya sidang etik di Mabes Polri Jakarta. (foto ilustrasi:gemini/mistar)
Pematangsiantar, MISTAR.ID (17/11/2026) — Nama Komisaris Jenderal Polisi (Komjen Pol) Hendro Pandowo menjadi perhatian publik setelah ditunjuk sebagai Ketua Majelis Sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri terhadap Irjen Eko Hadi Santoso, 17 November 2026. Sidang tersebut berkaitan dengan dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Penunjukan ini menarik perhatian karena perkara yang diperiksa menyangkut dugaan penyalahgunaan wewenang dan akses ilegal di lingkungan Bareskrim Polri. Di sisi lain, Hendro bukan sosok baru dalam penegakan hukum maupun pengawasan internal kepolisian.
Jenderal bintang tiga lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) 1991 ini memiliki rekam jejak panjang, mulai dari fungsi reserse, Kapolres, Kapolrestabes Bandung, Karo Provos Divpropam Polri, Wakapolda Metro Jaya, hingga Kapolda Kepulauan Bangka Belitung.
Lantas, siapa sebenarnya Komjen Hendro Pandowo? Bagaimana profil, perjalanan karier, dan fakta menarik di balik sosok perwira tinggi Polri tersebut?
Profil Komjen Hendro Pandowo, Jenderal Bintang Tiga Lulusan Akpol 1991
Hendro Pandowo lahir di Malang, Jawa Timur, pada 12 Januari 1969. Ia merupakan lulusan Akpol 1991 yang menghabiskan sebagian besar perjalanan kariernya di bidang reserse dan kepemimpinan kewilayahan.
Pengalaman pendidikannya mencakup Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah (Sespimmen) 2007, serta pendidikan di Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) pada 2016.
Latar belakang pendidikan dan pengalaman lapangan tersebut menjadi bekal Hendro dalam menempati berbagai jabatan strategis di lingkungan Polri.
Ia dikenal memiliki pengalaman dalam penanganan tindak pidana, pengendalian keamanan wilayah, hingga pengawasan kedisiplinan anggota kepolisian.
Rekam Jejak Karier Hendro Pandowo: Dari Reserse hingga Kapolda
Perjalanan karier Hendro Pandowo memperlihatkan pengalaman lintas fungsi di tubuh Polri. Ia mengawali pengabdian sebagai perwira operasional sebelum dipercaya menduduki sejumlah jabatan penting.
Pada awal kariernya, Hendro bertugas di wilayah Bandung dan sejumlah satuan kepolisian di Jakarta. Ia pernah menjadi Kapolsek Ciracas, Kapolsek Pademangan, hingga menduduki posisi di satuan reserse Polres Metro Bekasi dan Jakarta Barat.
Kariernya kemudian berkembang dengan penugasan sebagai Kapolres Purwakarta dan Kapolres Bandung. Pada 2013–2014, ia dipercaya menjadi Dirreskrimum Polda Sumatera Barat dan Kapolres Metro Jakarta Pusat.
Namanya semakin dikenal ketika menjabat Kapolrestabes Bandung pada Desember 2016–Agustus 2018. Setelah itu, ia dipercaya menjadi Karo Provos Divpropam Polri pada 2018.
Pengalaman di bidang pengawasan internal berlanjut dengan penugasan sebagai Wakapolda Metro Jaya pada 2020. Ia kemudian menjadi Staf Ahli Sosial dan Budaya Kapolri pada 2023.
Pada Juli 2024, Hendro dilantik menjadi Kapolda Kepulauan Bangka Belitung. Namun, pada September 2025, ia dimutasi dan digantikan Irjen Viktor Theodorus Sihombing.
Perjalanan kariernya berlanjut ke lingkungan pemerintahan. Pada 28 November 2025, Hendro dilantik sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Hukum. Selanjutnya, pada 1 Januari 2026, ia diberitakan naik pangkat menjadi Komisaris Jenderal Polisi.
Dalam perkembangan terbaru yang diberitakan pada 17 November 2026, Hendro disebut telah dimutasi menjadi Pati Bareskrim Polri.
Mengapa Komjen Hendro Pandowo Jadi Sorotan? Ini Perannya dalam Sidang Etik Kasus Penyadapan Prabowo
Alasan utama nama Hendro Pandowo kembali menjadi perhatian adalah penunjukannya sebagai Ketua Majelis Sidang KKEP terhadap Irjen Eko Hadi Santoso.
Sidang yang digelar di Gedung Divisi Propam Polri, Mabes Polri, Jakarta, pada 17 November 2026 tersebut berkaitan dengan dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko menyampaikan bahwa Hendro ditunjuk sebagai ketua majelis sekaligus anggota.
Dalam susunan majelis tersebut, Irjen Agus Dwi Hermawan bertindak sebagai wakil ketua. Sementara anggota lainnya adalah Irjen Untung Widiatmoko, Irjen Arie Ardian Rishadi, dan Irjen Toni Ariadi Efendi.
Irjen Eko Hadi Santoso diperiksa terkait sejumlah dugaan pelanggaran, mulai dari penyalahgunaan wewenang, ketidakprofesionalan dan ketidakproseduralan dalam pelaksanaan tugas, hingga dugaan permufakatan melakukan akses ilegal menggunakan akses di lingkungan Bagian Monitoring Biro Operasi dan Pengendalian Operasional Bareskrim Polri.
Dugaan tersebut berkaitan dengan pelaksanaan tugas Eko ketika menjabat sebagai Kabagmon maupun Pelaksana Tugas (Plt.) Kabagmon Robinopsnal Bareskrim Polri.
Polri menyebut dugaan pelanggaran tersebut dipersangkakan melanggar Pasal 13 ayat (1) PP Nomor 1 Tahun 2003 juncto ketentuan Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.
Meski demikian, seluruh dugaan tersebut harus dibuktikan melalui pemeriksaan. Penetapan sebagai terperiksa tidak otomatis berarti yang bersangkutan telah terbukti melakukan pelanggaran.
Fakta Menarik Hendro Pandowo: Pernah Tangani Bom Sarinah hingga Mafia Bola
Di balik perjalanan kariernya, terdapat sejumlah pengalaman menarik yang ikut membentuk rekam jejak Hendro Pandowo.
Pertama, ketika menjabat Kapolres Metro Jakarta Pusat, ia berada dalam jajaran kepolisian yang menangani serangan teror Bom Sarinah di Jalan MH Thamrin, Jakarta, pada 14 Januari 2016.
Kedua, Hendro memiliki pengalaman dalam pengawasan internal Polri. Saat menjabat Karo Provos Divpropam, ia juga tercatat terlibat dalam pengungkapan praktik mafia bola di Indonesia.
Ketiga, ketika memimpin kepolisian di Bandung, ia pernah melakukan penindakan terhadap aksi kriminalitas geng motor.
Rangkaian pengalaman tersebut memperlihatkan bahwa penugasannya tidak hanya berkaitan dengan penanganan tindak pidana konvensional, tetapi juga persoalan keamanan, integritas, dan pengawasan anggota.
Pernah Jadi Irjen Kementerian Hukum, Pengangkatannya Sempat Jadi Perhatian
Salah satu fase menarik dalam perjalanan karier Hendro adalah ketika dipercaya menjadi Inspektur Jenderal Kementerian Hukum pada November 2025.
Penugasan tersebut menjadi perhatian karena berdekatan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025 yang dibacakan pada 13 November 2025.
Dalam putusan tersebut, MK menyatakan frasa yang membuka ruang penempatan anggota Polri aktif di jabatan luar kepolisian berdasarkan penugasan Kapolri dalam Penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU Nomor 2 Tahun 2002 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai kesesuaian pengangkatan anggota Polri aktif dalam jabatan sipil dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Karena itu, polemik pengangkatan Hendro perlu dilihat berdasarkan waktu pelantikan, status keanggotaan, serta dasar hukum penugasannya.
Dalam perkembangan berikutnya, ia diberitakan telah kembali mendapatkan penugasan di lingkungan Polri sebagai Pati Bareskrim.
Pengalaman Hendro di Divpropam Jadi Modal Penting Memimpin Sidang Etik
Penunjukan Hendro sebagai Ketua Majelis KKEP memiliki relevansi dengan pengalaman kariernya, terutama ketika menjabat Karo Provos Divpropam Polri.
Posisi tersebut berkaitan dengan pengawasan internal dan penegakan disiplin anggota. Pengalaman itu menjadi bekal dalam memahami persoalan penyalahgunaan kewenangan, kepatuhan terhadap prosedur, serta tanggung jawab personel kepolisian.
Terlebih, perkara yang kini diperiksa menyangkut dugaan akses ilegal terhadap sistem internal kepolisian dan dugaan penyadapan terhadap kepala negara.
Namun, pengalaman panjang seorang ketua majelis tidak otomatis menjamin kualitas putusan. Objektivitas pemeriksaan, kecukupan bukti, transparansi, dan kepatuhan terhadap aturan tetap menjadi tolok ukur utama.
Kasus ini sekaligus menjadi ujian bagi Polri dalam menunjukkan bahwa mekanisme penegakan kode etik berlaku bagi seluruh anggota, termasuk pejabat berpangkat tinggi.
Hendro Pandowo dan Ujian Integritas Polri
Komjen Hendro Pandowo merupakan perwira tinggi Polri dengan pengalaman lebih dari tiga dekade di bidang reserse, kepemimpinan kewilayahan, dan pengawasan internal.
Namanya kini menjadi sorotan setelah dipercaya memimpin sidang etik terhadap Irjen Eko Hadi Santoso dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Penunjukan tersebut menempatkan Hendro dalam tanggung jawab penting. Publik tidak hanya menunggu bagaimana majelis memeriksa dugaan pelanggaran, tetapi juga bagaimana Polri membuktikan konsistensi penegakan etik di lingkungan internalnya.
Sebab, kredibilitas institusi penegak hukum tidak hanya ditentukan oleh keberhasilannya mengungkap kejahatan di luar organisasi, tetapi juga keberanian menegakkan aturan di dalam tubuhnya sendiri.
(Kompas/CNN/ProfilKapoldaKepulauanBangkaBelitung/mkri.id/FINNEWS/hm27)

