Pensiun Presiden dan Wapres Digugat ke MK, Ini Aturan dan Alasan di Baliknya

Tangkapan layar Mesin Pencarian MKRI. (foto:pencarian.mkri.id/mistar)
Pematangsiantar, MISTAR.ID (17/11/2026) — Hak pensiun Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Para pemohon mempersoalkan aturan yang memberikan pensiun kepada mantan kepala negara dan wakil kepala negara yang berhenti dengan hormat, karena dinilai belum memiliki kriteria pemberhentian yang jelas dan objektif.
Gugatan tersebut menyasar Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.
Perkara ini terdaftar di MK pada 16 November 2026 dengan nomor 428/PUU-XXIV/2026. Para pemohon adalah I Wayan Satria Pratama Bayu Negara, Marcellinoananta Surya Timur, dan Agripa Try Fosa Sianipar.
Bunyi Pasal 6 UU Nomor 7 Tahun 1978 tentang Pensiun Presiden
Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1978 menyatakan:
"Presiden dan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun."
Sementara itu, Pasal 6 ayat (2) mengatur bahwa pensiun pokok yang diterima sebesar 100 persen dari gaji pokok terakhir.
Dalam penjelasannya, pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden pada prinsipnya dianggap sebagai pemberhentian dengan hormat, kecuali Ketetapan MPR secara tegas menyatakan pemberhentian dilakukan dengan tidak hormat.
Artinya, status pemberhentian menjadi faktor penting dalam menentukan apakah mantan Presiden dan Wakil Presiden berhak memperoleh pensiun.
Bukan Hanya Uang Pensiun, Ada Rumah hingga Fasilitas Kesehatan
UU Nomor 7 Tahun 1978 tidak hanya mengatur uang pensiun. Mantan Presiden dan Wakil Presiden juga memperoleh sejumlah hak administratif.
Pasal 7 mengatur tunjangan, biaya rumah tangga, serta pelayanan kesehatan bagi mantan pejabat dan keluarganya. Sementara Pasal 8 memberikan hak atas rumah kediaman yang layak beserta perlengkapannya dan kendaraan milik negara dengan pengemudi.
Adapun Pasal 9 mengatur pembayaran pensiun yang dimulai pada bulan berikutnya setelah pemberhentian dengan hormat.
Dengan demikian, hak keuangan mantan Presiden dan Wakil Presiden mencakup uang pensiun sekaligus sejumlah fasilitas negara.
Mengapa Aturan Pensiun Presiden Digugat ke MK?
Para pemohon menilai ketentuan tersebut belum memberikan batasan objektif mengenai kondisi yang dapat dikategorikan sebagai pemberhentian dengan hormat maupun tidak dengan hormat.
Mereka mempersoalkan ketergantungan penentuan status pemberhentian pada keputusan politik MPR tanpa parameter hukum yang terperinci.
Kondisi tersebut dinilai berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan membuka ruang subjektivitas dalam menentukan hak pensiun mantan Presiden dan Wakil Presiden.
Para pemohon juga mendalilkan aturan tersebut bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 mengenai jaminan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
Penggugat Usulkan Kriteria Pemberhentian Tidak dengan Hormat
Dalam permohonannya, para pemohon mengusulkan agar kriteria pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden diperjelas.
Mereka menghendaki adanya pembedaan yang lebih tegas antara pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian tidak dengan hormat, termasuk dengan mempertimbangkan pelanggaran hukum, pelanggaran sumpah jabatan, dan perbuatan tercela.
Dengan kriteria yang lebih objektif, pemberian atau pencabutan hak pensiun diharapkan tidak semata-mata bergantung pada keputusan politik.
Para pemohon meminta MK menyatakan Pasal 6 ayat (1) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, atau memberikan tafsir konstitusional yang memperjelas ketentuan tersebut.
Usulan itu masih merupakan dalil dan permintaan para pemohon, bukan hukum yang telah berlaku.
Fakta Menarik: Pensiun Presiden Sebesar 100 Persen Gaji Pokok Terakhir
Salah satu ketentuan yang menarik perhatian adalah besaran pensiun pokok mantan Presiden dan Wakil Presiden, yakni 100 persen dari gaji pokok terakhir.
Namun, angka tersebut bukan berarti mantan kepala negara menerima seluruh penghasilan dan tunjangan selama menjabat sebagai uang pensiun.
Selain itu, UU Nomor 7 Tahun 1978 juga mengatur pensiun janda atau duda sebesar 50 persen dari pensiun terakhir yang diterima, sebagaimana diatur dalam Pasal 12.
Undang-undang yang menjadi dasar pemberian hak pensiun tersebut telah berlaku sejak 1978 atau hampir lima dekade.
Apa Dampaknya Jika Gugatan Dikabulkan MK?
Gugatan ini bukan semata-mata persoalan besaran uang pensiun, melainkan juga menyangkut akuntabilitas pejabat negara dan kepastian hukum.
Di satu sisi, pensiun merupakan bentuk penghargaan dan perlindungan administratif bagi mantan Presiden dan Wakil Presiden setelah menyelesaikan tugas kenegaraan.
Namun, di sisi lain, pemberian hak tersebut perlu memiliki batasan yang jelas agar tidak mengabaikan prinsip pertanggungjawaban hukum.
Jika permohonan dikabulkan, putusan MK berpotensi memberikan perubahan terhadap cara penentuan hak pensiun mantan Presiden dan Wakil Presiden, bergantung pada amar putusannya.
Meski demikian, pendaftaran gugatan tidak otomatis membatalkan aturan yang berlaku. Ketentuan UU Nomor 7 Tahun 1978 tetap berlaku sampai terdapat putusan MK yang menyatakan sebaliknya.
Publik kini menunggu bagaimana MK menilai hubungan antara hak pensiun mantan kepala negara, kewenangan politik MPR, dan prinsip kepastian hukum dalam UUD 1945.
(UUNo7Th1978/NUOnline/KataData/pencarian.mkri.id/MediaIndonesia/hm27)

