Pemkab Deli Serdang Teken MoU dengan BPN, 20 Sertifikat Bedah Rumah Siap Diserahkan

Pemkab Deli Serdang memperluas kolaborasi pembangunan melalui kerja sama dengan Kantor Pertanahan. (Foto: Diskominfostan/MISTAR.ID)
Deli Serdang, MISTAR.ID (17/11/2026) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deli Serdang memperluas kerja sama dengan sejumlah pihak untuk mendukung percepatan pembangunan daerah. Kolaborasi tersebut mencakup penataan aset dan pelayanan pertanahan, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), hingga pengembangan sektor pertanian berkelanjutan.
Kerja sama itu diwujudkan melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang.
Pertemuan dan penandatanganan kerja sama tersebut berlangsung di Ruang Rapat Lantai II Kantor Bupati Deli Serdang, Senin (16/11/2026).
Bupati Deli Serdang, Asri Ludin Tambunan, menyambut baik berbagai bentuk kolaborasi tersebut. Menurutnya, pembangunan daerah membutuhkan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dan tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah.
"Kami menyambut baik setiap kolaborasi yang ditawarkan. Membangun Deli Serdang tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah. Dibutuhkan kerja sama luas agar program pembangunan berjalan lebih cepat dan manfaatnya dirasakan masyarakat," ujarnya.
70 Sertifikat untuk MCP KPK Selesai, 20 Sertifikat Bedah Rumah Siap Diserahkan
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang, Wahyu Danil, menyampaikan bahwa pihaknya telah menyelesaikan 70 sertifikat tanah untuk mendukung indikator Monitoring Center for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Selain itu, sebanyak 20 sertifikat tanah bagi penerima program bedah rumah akan diserahkan. Sertifikat tersebut merupakan bagian dari 235 sertifikat yang saat ini masih dalam proses penyelesaian.
Dalam dua pekan ke depan, Kantor Pertanahan juga menargetkan integrasi data Nomor Objek Pajak (NOP) dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) serta Nomor Identifikasi Bidang (NIB).
Integrasi tersebut diharapkan dapat mempermudah penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) ketika sertifikat tanah diterbitkan.
Wahyu menambahkan, pihaknya juga sedang memproses sekitar 500 sertifikat tanah wakaf serta menindaklanjuti permohonan pengukuran lahan milik PTPN.
Dengan kepastian sertifikat, penerima program bedah rumah tidak hanya mendapatkan rumah yang layak, tetapi juga kepastian hukum atas tanah yang mereka tempati. (hm02)

