Faktor yang Memengaruhi Prospek Kredit Perbankan di 2027

Ilustrasi. (Foto: Beritasatu)
Jakarta, MISTAR.ID – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai pertumbuhan kredit perbankan pada 2027 akan dipengaruhi kondisi ekonomi global dan domestik, kebijakan moneter, hingga daya beli masyarakat.
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, mengatakan sejumlah faktor tersebut akan menentukan prospek penyaluran kredit atau intermediasi perbankan pada tahun depan.
"[Di antaranya] perkembangan perekonomian global dan domestik, arah kebijakan moneter, kondisi likuiditas, serta prospek dunia usaha dan konsumsi rumah tangga," ujarnya, Senin (16/11/2026), dilansir dari CNBC Indonesia.
Menurut OJK, pelaksanaan program pemerintah yang didukung kebijakan fiskal, perdagangan, industri, dan investasi secara efektif dapat meningkatkan aktivitas ekonomi. Kondisi tersebut diharapkan ikut memperbesar kebutuhan pembiayaan dari perbankan pada 2027.
Di sisi lain, OJK masih mencermati pertumbuhan kredit konsumsi yang lebih lambat dibandingkan pembiayaan untuk investasi dan modal kerja.
Dian mencatat, kredit konsumsi pada September 2026 hanya tumbuh 4,86% secara tahunan (year-on-year/yoy). Sementara itu, kredit investasi meningkat 23,20% dan kredit modal kerja tumbuh 11,89%.
Perbedaan pertumbuhan tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan pembiayaan rumah tangga masih menghadapi sejumlah kendala. Beberapa di antaranya berkaitan dengan daya beli, perkiraan pendapatan, serta sikap masyarakat yang lebih berhati-hati dalam mengambil pinjaman baru.
Untuk menjaga pertumbuhan kredit tetap sehat, OJK meminta perbankan menyalurkan pembiayaan secara seimbang dengan mempertimbangkan kebutuhan ekonomi riil dan kemampuan debitur dalam membayar kewajibannya.
Dian menegaskan, perbankan juga harus tetap menerapkan prinsip kehati-hatian, termasuk dalam menilai kemampuan membayar calon debitur dan mengelola risiko kredit.
"OJK tetap meminta perbankan menerapkan prinsip kehati-hatian, antara lain melalui penilaian kemampuan membayar dan penerapan manajemen risiko yang memadai," tuturnya.
Selain itu, OJK akan memperkuat koordinasi dengan Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).
Koordinasi tersebut dilakukan untuk memantau perkembangan industri perbankan sekaligus menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. (cnbc)

