Tuesday, November 17, 2026
NASIONAL

Irjen Eko Hadi Santoso Dipecat! Terseret Kasus Penyadapan Presiden Prabowo, Ini Profil dan Rekam Jejaknya

Mistar.idSelasa, 17 November 2026 pukul 20.41 WIB
irjen_eko_hadi_santoso_dipecat_terseret_kasus_penyadapan_presiden_prabowo_ini_profil_dan_rekam_jejaknya

Irjen Eko Hadi Santoso. (foto:dokumenPolriTV-detikNews/Mistar)

Pematangsiantar, MISTAR.ID (17/11/2026) — Karier Irjen Pol Eko Hadi Santoso di Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) berakhir setelah dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH), Selasa (17/11/2026). Jenderal polisi bintang dua tersebut dipecat setelah dinyatakan melanggar kode etik profesi dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh lainnya.

Keputusan itu dijatuhkan Komisi Kode Etik Polri (KKEP) setelah menggelar sidang selama sekitar sembilan jam. Eko dinilai melakukan penyalahgunaan wewenang, bertindak tidak profesional, serta melanggar prosedur dalam penggunaan sistem teknologi kepolisian.

Meski demikian, perkara ini belum berakhir. Eko menyatakan akan mengajukan banding atas putusan etik tersebut. Sementara proses pidana terkait dugaan penyadapan dan akses ilegal masih menjadi perhatian penyidik.

Lantas, siapa sebenarnya Irjen Eko Hadi Santoso? Bagaimana perjalanan kariernya hingga terseret kasus penyadapan yang turut menyasar Presiden Prabowo?

Profil Irjen Eko Hadi Santoso dan Rekam Jejak Kariernya

Eko Hadi Santoso merupakan perwira tinggi Polri lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) 1999. Ia juga tercatat sebagai alumni SMA Taruna Nusantara, Magelang, tahun 1996.

Sepanjang kariernya, Eko pernah bertugas di bidang reserse kriminal, operasional kepolisian, teknologi informasi, hingga pemberantasan narkotika.

Sejumlah jabatan strategis pernah dipercayakan kepadanya. Pada 2015, ia menjabat Kasubdit Resmob Polda Metro Jaya, kemudian menjadi Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan pada 2016.

Kariernya berlanjut sebagai Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok pada 2018. Dua tahun kemudian, ia bertugas di Bareskrim Polri sebagai Kabagmon Robinopsnal.

Pada 2022, Eko mengemban jabatan di bidang teknologi informasi Divisi TIK Polri. Ia juga pernah dipercaya menjadi Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri pada 2025.

Memasuki 2026, Eko mengalami sejumlah perubahan jabatan. Ia sempat menjadi Penyidik Tindak Pidana Utama Tingkat I Bareskrim Polri sebelum dimutasi sebagai Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri pada Oktober 2026.

Namun, perjalanan karier tersebut berakhir setelah namanya terseret perkara dugaan penyadapan ilegal.

Mengapa Irjen Eko Hadi Santoso Dipecat?

Kasus yang menjerat Eko berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan sistem penyadapan komunikasi milik kepolisian, yakni Lawful Interception Management System (LIMS).

Sistem tersebut merupakan fasilitas intersepsi komunikasi yang dapat digunakan untuk kepentingan penegakan hukum sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku.

Dalam penyidikan, polisi menduga terdapat nomor-nomor telepon yang dimasukkan ke sistem LIMS tanpa verifikasi dan tanpa dasar penegakan hukum yang semestinya.

Salah satu nomor yang disebut menjadi sasaran dugaan penyadapan adalah milik Presiden Prabowo Subianto. Penyelidikan juga mencakup dugaan penyadapan terhadap sejumlah pejabat negara, tokoh politik, wartawan, aktivis, dan pengusaha.

Selain dugaan penyadapan tanpa prosedur, penyidik turut mendalami akses ilegal terhadap sistem elektronik serta dugaan penghapusan sejumlah data hasil intersepsi pada Oktober 2026.

Aktivitas tersebut diduga berlangsung sepanjang 2025 hingga 2026. Meski demikian, motif di balik dugaan penyadapan tersebut belum diungkap secara tuntas oleh aparat.

Kronologi Kasus hingga Eko Hadi Santoso Dipecat

Perkara ini mulai mengemuka setelah Bareskrim Polri menyelidiki dugaan penyalahgunaan sistem intersepsi komunikasi.

Pada 3 November 2026, Bareskrim mengumumkan penetapan tiga tersangka berinisial LSP, ASN, dan EH. Eko Hadi Santoso termasuk salah satu tersangka dalam perkara tersebut.

Penyidik kemudian mendalami penggunaan sistem LIMS, termasuk dugaan akses tanpa hak dan penghapusan data elektronik. Sejumlah barang bukti turut diamankan, antara lain 11 telepon seluler, satu iPad, dan empat flash drive.

Perkembangan berlanjut ke ranah etik. Pada 10 November 2026, Irjen Ahrie Sonta Nasution lebih dahulu dijatuhi sanksi PTDH dalam perkara yang berkaitan.

Selanjutnya, KKEP menggelar sidang terhadap Eko pada 17 November 2026. Pemeriksaan berlangsung sekitar sembilan jam dengan menghadirkan sembilan saksi.

Hasilnya, majelis menyatakan Eko melakukan perbuatan tercela dan menjatuhkan sanksi administratif berupa PTDH.

Alasan Resmi Polri Menjatuhkan Sanksi PTDH

Polri menyebut keputusan pemecatan Eko didasarkan pada pelanggaran kode etik profesi, terutama terkait penyalahgunaan wewenang, ketidakprofesionalan, dan tindakan tidak sesuai prosedur.

Pelanggaran tersebut berkaitan dengan dugaan akses ilegal terhadap sistem elektronik melalui kewenangan di lingkungan Bagian Monitoring Biro Operasi dan Pengendalian Operasional (Bagmon Robinopsnal) Bareskrim Polri.

Dasar hukum yang disebut dalam putusan etik antara lain Pasal 13 ayat (1) PP Nomor 1 Tahun 2003 serta ketentuan Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.

Dengan putusan tersebut, Eko resmi dijatuhi pemberhentian tidak dengan hormat dari keanggotaan Polri.

Eko Hadi Santoso Ajukan Banding, Proses Pidana Berlanjut

Eko tidak menerima begitu saja putusan KKEP. Ia menyatakan akan mengajukan banding melalui mekanisme yang berlaku di lingkungan Polri.

Polri menjelaskan bahwa permohonan banding akan diproses melalui komisi banding sesuai ketentuan peraturan internal.

Di sisi lain, pemecatan secara etik tidak otomatis menghapus pertanggungjawaban pidana. Eko masih harus menghadapi proses hukum atas dugaan keterlibatannya dalam penyadapan ilegal dan akses tanpa hak terhadap sistem elektronik.

Artinya, masih ada dua proses yang perlu dicermati, yakni hasil banding atas putusan etik dan perkembangan penyidikan perkara pidana.

Fakta Menarik Kasus Irjen Eko Hadi Santoso

Ada sejumlah hal penting yang membuat perkara ini menjadi perhatian publik.

Pertama, Eko merupakan lulusan SMA Taruna Nusantara dan Akpol 1999. Ia memiliki pengalaman panjang di bidang reserse dan sejumlah jabatan strategis kepolisian.

Kedua, ia pernah bertugas di bidang teknologi informasi Polri. Hal ini menjadi sorotan karena perkara yang menjeratnya justru berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan sistem teknologi intersepsi komunikasi.

Ketiga, kasus ini tidak hanya menyangkut satu individu. Penyidik mengumumkan tiga tersangka dan mendalami dugaan keterlibatan sejumlah pihak dalam penggunaan sistem LIMS.

Keempat, salah satu nomor telepon yang disebut menjadi sasaran dugaan penyadapan adalah milik Presiden Prabowo Subianto. Namun, motif dan keseluruhan pihak yang bertanggung jawab masih memerlukan pembuktian lebih lanjut.

Kasus Penyadapan Jadi Ujian Pengawasan Teknologi Kepolisian

Pemecatan Irjen Eko Hadi Santoso bukan sekadar persoalan pelanggaran etik seorang perwira tinggi. Perkara ini juga menyoroti pentingnya pengawasan penggunaan teknologi intersepsi komunikasi oleh aparat penegak hukum.

Sistem penyadapan memang dapat menjadi instrumen penting dalam pemberantasan kejahatan. Namun, penggunaannya harus memiliki dasar hukum, kewenangan yang jelas, serta mekanisme pengawasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dugaan penyalahgunaan sistem LIMS sekaligus memunculkan pertanyaan mengenai pengawasan akses, rantai komando, prosedur persetujuan, dan keamanan data elektronik di lingkungan kepolisian.

Pada akhirnya, pemecatan Eko menjadi salah satu perkembangan penting dalam perkara ini. Namun, publik masih menunggu pengungkapan motif, pertanggungjawaban seluruh pihak yang terbukti terlibat, serta hasil proses hukum yang berjalan.

Satu hal yang perlu digarisbawahi: putusan PTDH merupakan sanksi etik dan administratif, sedangkan kesalahan pidana tetap harus dibuktikan melalui proses peradilan.

(detikNews/CNNIndonesia/Tirto/Associated Press/hm27)