Wednesday, November 18, 2026
HUKUM & PERISTIWA

Operasi Zebra Toba 2026 Dimulai, Polda Sumut Kedepankan Pendekatan Humanis

Mistar.idRabu, 18 November 2026 pukul 19.27 WIB
operasi_zebra_toba_2026_dimulai_polda_sumut_kedepankan_pendekatan_humanis

Personel Kepolisian Daerah Sumatera Utara saat melakukan sosialisasi Operasi Zebra Toba 2026. (Foto: Polda Sumut/Mistar)

Medan, MISTAR.ID (18/11/2026) – Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) bersama seluruh jajaran resmi menggelar Operasi Zebra Toba 2026 mulai 16 hingga 29 November 2026.

Kepala Bidang Humas Polda Sumut, Kombes Pol Dr. Ferry Walintukan, mengatakan operasi kali ini tidak hanya berfokus pada penindakan terhadap pelanggar lalu lintas, tetapi juga mengedepankan sosialisasi dan edukasi secara masif kepada masyarakat.

“Operasi Zebra Toba ini bukan semata-mata tentang penindakan, tetapi bagaimana membangun kesadaran masyarakat agar semakin disiplin dan memahami bahwa setiap pelanggaran lalu lintas memiliki risiko terhadap keselamatan, baik diri sendiri maupun orang lain,” ujar Ferry, Rabu (18/11/2026).

Dijelaskannya, dalam operasi terpusat tersebut, Polda Sumut melibatkan 1.527 personel gabungan. Jumlah itu terdiri dari 100 personel Satgas Polda Sumut dan 1.427 personel dari Polres jajaran.

Dalam pelaksanaannya, terdapat 10 jenis pelanggaran yang menjadi sasaran prioritas, yakni:

  1. Pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan helm berstandar SNI.
  2. Pengendara yang melawan arus lalu lintas.
  3. Penggunaan telepon genggam saat berkendara.
  4. Mengemudi di bawah pengaruh alkohol.
  5. Pengendara yang masih di bawah umur.
  6. Berboncengan lebih dari satu orang.
  7. Penggunaan knalpot yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis.
  8. Menerobos lampu lalu lintas.
  9. Melanggar marka dan rambu jalan.
  10. Berkendara melebihi batas kecepatan.

Ferry menegaskan, personel yang bertugas di lapangan diarahkan untuk mengedepankan langkah preemtif dan preventif melalui penyuluhan, sosialisasi, imbauan, serta teguran secara humanis.

“Untuk penegakan hukum tetap dilaksanakan secara profesional dan proporsional, termasuk melalui sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE),” terangnya.

Perwira menengah Polri tersebut menegaskan bahwa kepatuhan berlalu lintas harus tumbuh dari kesadaran masyarakat, bukan semata-mata karena takut terhadap sanksi.

Karena itu, kehadiran polisi di jalan diharapkan menjadi bagian dari upaya memberikan perlindungan, mengingatkan pengguna jalan, sekaligus menciptakan rasa aman dalam berlalu lintas.

Menurut Ferry, Kapolda Sumut, Irjen Pol Sonny Irawan, juga telah menginstruksikan seluruh personel agar mengoptimalkan pemetaan titik rawan kecelakaan, kemacetan, dan pelanggaran lalu lintas.

Selain itu, koordinasi dengan instansi terkait juga perlu diperkuat, khususnya dalam pemeriksaan kelaikan kendaraan dan penanganan lokasi rawan kecelakaan.

“Seluruh personel diingatkan untuk menjaga integritas, menghindari sikap arogan, pungutan liar, maupun penyalahgunaan wewenang. Pelaksanaan operasi harus mencerminkan Polri yang profesional, humanis, dan senantiasa hadir untuk melayani masyarakat,” ujarnya mengakhiri.